KLHK Ajak Seluruh Dekan Fakultas Kehutanan untuk Meninjau IKN

Nurbaya mengatakan, perkembangan keilmuan kehutanan dan lingkungan menjadi perhatian untuk hal-hal yang dikembangkan di kampus. Dalam kesempatan ini juga akan didiskusikan tentang hutan tropika basah yang dikembangkan Pemprov Kalsel.

“Kelihatannya tidak banyak hanya 600 hektare, namun saya liat perkembangannya di lapangan sangat baik,” ujarnya.

Dan yang paling penting, lanjutnya, seperti yang disampaikan perwakilan Word Bank, di mana pemerintah daerah harus mendukung dalam membuat mozaik hutan alam yang paling baik untuk Indonesia.

“Kami juga akan bahas dengan para dekan, untuk bagaimana berbagai peluang bagi para mahasiswa juga bisa melakukan praktik kerja lapang dan KKN di kawasan IKN,” ungkapnya.

Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (FOReTIKA) Naresworo Nugroho mengatakan, pembangunan IKN dengan konsep smart forest city didukung oleh seluruh dekan se Indonesia.

“Pasalnya, kota yang berbasis alam dan biodiversitas itu sangat menunjang sebuah kota,” ujarnya.

Dikatakannya, ada beberapa yang disampaikan FOReTIKA setelah melihat kondisi di lapangan IKN, di mana forest city yang dimaksud adalah mengubah hutan tanaman industri (HTI) menjadi hutan alam atau dihutankan kembali sehingga menciptakan iklim mikro. Dan untuk itu tanaman yang ditanam nantinya jumlah asli Kalimantan harus 50 persen lebih banyak dari jumlah tanaman lainnya.

“Nah untuk satwa yang ada harus ada koridornya, di mana di IKN akan dibuat koridor utara dan selatan, supaya tetap lestari dan ada di sekitar kawasan IKN,” paparnya.

Tidak kalah pentingnya, lanjut Nugroho, adalah harmonisasi dengan masyarakat sekitar IKN, dan ini memerlukan kajian-kajian akademis dari multi disiplin keilmuan.

Dalam kesempatan itu, lanjutnya, FOReTIKA juga mengingatkan tentang adanya ancaman kebakaran hutan dan lahan yang mungkin juga bisa terjadi di kawasan IKN tersebut.

“Untuk itu, bagaimana sistem monitoringnya, kemudian tanaman penyangga kebakaran atau belt fire, dan kondisi struktur lahannya, sehingga kebakaran tidak terjadi di kawasan,”ujarnya.

“Ini perlu sekali agar tidak terjadi konflik teritorial, hak ulayat atau adat dan masyarakat desa dan lainnya, sehingga peran-peran pemda, kementerian dan lembaga sangat diperlukan, termasuk LSM dan swasta,” jelasnya.