Mahasiswa Desak Jaksa Usut Kasus Pajak Triliunan dan Pejabat Bayangan
Samarinda, IDN Times – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, usai sebelumnya mengepung Kantor Gubernur, Jumat (25/7/2025).
Mereka datang tak sekadar orasi. Massa membawa tuntutan serius—mulai dari dugaan penggelapan pajak oleh PT BKE senilai Rp1 triliun, mark-up proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim, hingga skandal nepotisme dalam seleksi Direktur Utama Perusda.
"Kalau Kejati masih diam, lebih baik copot toga dan gantung di pagar. Jangan hanya garang ke rakyat kecil, tapi bisu saat hadapi mafia dan korporasi," teriak Koordinator Lapangan AMAK, Faisal dalam keterangan tertulis.
1. Kejaksaan dinilai lambat bertindak
AMAK menilai Kejati Kaltim terlalu lama "main aman" dan membiarkan kasus besar mengendap tanpa kepastian hukum. Dugaan pengemplangan pajak oleh PT BKE dianggap sudah cukup bukti untuk ditindak.
"Rakyat telat bayar pajak motor langsung ditindak, tapi korporasi maling triliunan malah diajak ngopi. Ini akal sehat yang diinjak-injak," lanjutnya.
Proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim juga disorot. AMAK menilai anggaran miliaran rupiah hanya habis untuk pengecatan, tanpa menyentuh kinerja dan integritas para wakil rakyat.
"Kalau ini bukan modus korupsi, lalu apa?" sindir Faisal tajam.
2. Pejabat bayangan di Pemprov Kaltim
Puncak orasi menyorot sosok berinisial “H” yang disebut sebagai “pejabat bayangan” dalam pemerintahan Kaltim. Sosok ini dituding mengendalikan kebijakan dan menentukan jabatan, meski tak tercatat dalam struktur resmi.
"Selama H masih menarik benang kekuasaan, jangan harap Kaltim bersih dari korupsi. Inilah wajah gelap birokrasi," tegasnya.
3. Mahasiswa menuntut aksi tegas kejaksaan
AMAK memberi ultimatum. Jika Kejati tetap bungkam, mereka berjanji akan turun dengan kekuatan lebih besar.
"Hari ini peringatan. Kalau hukum tetap tumpul ke atas, jangan salahkan rakyat jika kepercayaan runtuh," tutup Faisal.
