Maju Mundur Kebijakan Pemkot Samarinda di Tengah Pandemik COVID-19

Tak ingin masyarakat larut dalam dilema akibat kebijakan pemerintah, Angkasa menegaskan kalau pihaknya pada Senin (8/6) akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) dan meminta penjelasan perihal relaksasi yang diikuti dengan perpanjangan masa darurat pandemik.

"Nanti kami juga akan melakukan hearing kepada pemerintah mengenai kebijakan itu urgensinya apa," jelasnya.

Di tengah euporia ekonomi Samarinda yang kembali bergairah, Angkasa sebagai perwakilan rakyat tentu tak menginginkan jika pemerintah salah dalam mengambil langkah kebijakan saat masa pandemik COVID-19 seperti saat ini.

"Kalau tidak ada pekerjaan pemerintah, ekonomi akan kolaps. Di mana buruh bisa bekerja, di mana pedagang bisa berjualan," katanya.

"Diperlukan kehati-hatian dan ketegasan dalam mengambil sikap. Dapur masyarakat harus tetap bisa berasap. Sambil memperhatikan perkembangan pandemik saat ini," sambungnya.

Meski anggota dewan masih ada yang mempertanyakan maksud dan tujuan dari langkah maju mundur Pemkot Samarinda, tapi berbeda halnya dari tanggapan Ketua DPRD Samarinda, Siswadi yang mengaku jika kajian relaksasi ataupun perpanjangan masa tanggap darurat COVID-19, pasti berlandaskan perhitungan kesehatan.

"Karena beliau ketua tim gugus. Jadi saya meyakini kalau wali kota pasti mengacu dari perhitungan medis terkait seluruh kebijakan yang telah diambil saat ini," ungkap Siswadi.

Meski mengaku tak mengetahui pasti terkait surat edaran yang ada, akan tetapi Siswadi mengaku kalau pemerintah juga harus bisa memberi penjelasan, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.