Marak Surat Palsu tentang IKN, Pemprov Kaltim Minta Jajaran Waspada

IDN Times mendapati surat ini juga ditujukan ke Kantor Gubernur Kaltim pada 28 Januari 2021 lalu. Isinya sama, yakni menyebutkan PT Konsultan Pertahanan Nusantara jadi mitra pemerintah pusat dalam pengadaan lahan IKN. 

Pemprov Kaltim mengunggah salinan surat ke akun resmi Instagram Pemprov Kaltim. Dalam isi surat tersemat cap Biro Umum Sekretaris Provinsi Kaltim. 

Biro Umum akan memeriksa lebih lanjut perihal surat ini. Jangan sampai keberadaannya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. 

“Lebih jelasnya bisa konfirmasi Biro Humas,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Provinsi Kaltim Muhammad Syafruddin mengaku sudah langsung curiga menyusul masuknya surat ini.  Selama ini, pemerintah pusat tidak pernah menyinggung keberadaan pihak swasta ditunjuk sebagai mitra pengadaan lahan IKN. 

“Istana pasti memanggil Pemprov Kaltim soal IKN ini. Setidaknya memberikan kabar tentang perusahaan swasta yang terlibat dengan IKN," ungkap pria yang akrab disapa Ivan ini. 

Apalagi baru-baru ini, Pemprov Kaltim sudah mengklarifikasi langsung surat tersebut ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian ini memastikan surat ini palsu. 

Pusat tak pernah menunjuk pihak swasta dalam pengurusan lahan IKN.

Surat palsu ini memang menyematkan surat disposisi dari Menteri PPN/Bappenas dan Kementerian Sekretaris Negara. 

“Kami minta lurah atau camat di lokasi IKN agar waspada. Bappenas tidak pernah menugaskan konsultan untuk hal seperti ini," tegasnya.