Menko Polhukam Batalkan Rakor soal Pemilu Serentak, Ada Apa?

21 Mar 2022, 20:30 WIB

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Balikpapan, IDN Times - Kegiatan rapat koordinasi (rakor) isu pemunduran pemilu serentak 2024 yang seharusnya dilaksanakan hari ini, Senin (21/3/2022) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan berujung batal.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada, Minggu (20/3/2022) kemarin. Ia mengatakan pembatalan rakor tersebut karena berpotensi bisa menimbulkan isu-isu liar.

Sementara sebelum dibatalkan, Mahfud sempat mengklarifikasi agenda tersebut bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah.

"Artinya pemerintah akan bekerja tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak," tulisnya dalam media sosial Instagram resminya, pada Jumat lalu.

1. Dalam semalam agenda berubah haluan

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha (IDN Times / Haikal)

Batalnya kegiatan ini juga diungkapkan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, salah satu pejabat yang diundang, saat ditemui IDN Times kemarin malam. Dirinya mendapat kabar pada Minggu sore harinya.

Namun berbeda dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Noor Thoha yang justru dikabari sejak Minggu pagi, sekitar pukul 09.30 Wita. Ia menerima informasi pembatalan kegiatan tersebut melalui surat langsung dari Kemenko Polhukam lagi.

"Temanya sebenarnya sudah diganti, surat juga sudah kami terima, KPU RI juga sudah diberikan konfirmasi, sudah clear itu sampai malam, ternyata besoknya ada surat dibatalkan," jelasnya.

Dalam semalam rencana kegiatan tersebut berbalik haluan dan tak jadi dilaksanakan.

"Padahal sudah saya pastikan akan hadir karena surat penggantiannya sudah kami terima," tambahnya.

2. Berganti tema menjadi sosialisasi

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu tema yang diubah tersebut telah berganti menjadi "Sosialisasi Pemilu Serentak 2024".

Kata Noor Thoha, pada tema sebelumnya membuatnya pihaknya merasa khawatir jika nantinya muncul anggapan KPU setuju dengan adanya penundaan pemilu itu.

"Takutnya itu bias, lah pokoknya," ucapnya.

Selain KPU, penolakan untuk hadir dalam kegiatan tersebut juga disampaikan oleh Bawaslu Kota Balikpapan. Mereka menegaskan akan tetap mengikuti konstitusi waktu penyelenggaraan pemilu di 2024.

3. Tiga lembaga ditunjuk sebagai pemateri dalam rakor penundaan pemilu

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebelumnya telah beredar surat dengan kop Kemenko Polhukam. Isinya menyampaikan agenda rakor isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sempat menarik perhatian, KPU Balikpapan, Bawaslu Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol diminta untuk menjadi narasumber. Namun rupanya pemberitahuan ini tak sampai pada institusi pusat masing-masing lembaga.

Persoalan ini akhirnya yang membuat, dua lembaga Balikpapan, yakni KPU dan Bawaslu dua hari sebelumnya juga sudah mengonfirmasi tak akan hadir dalam agenda tersebut.