Nilai Proyek Rp1,2 Triliun, Jembatan Sungai Riko Mulai Dibangun 2027

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan menjadi urat nadi baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga utama IKN.

Saat ini, proses pembangunan Jembatan Sungai Riko berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim tengah melakukan lelang untuk penyusunan perencanaan proyek tersebut.

Pemkab PPU juga terus mengawal perkembangan rencana pembangunan jembatan yang melintasi kawasan Sungai Riko karena dinilai menjadi salah satu proyek kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Mudyat menjelaskan, Jembatan Sungai Riko akan menjadi akses penghubung dari jalan pendekat Jembatan Pulau Balang menuju kawasan IKN. Jalur tersebut akan melintasi Kelurahan Pantai Lango, Gersik, Jenebora, Buluminung hingga Kelurahan Penajam.

Selain memperpendek akses menuju IKN, jembatan itu juga akan membuka konektivitas ke Kawasan Peruntukan Industri Buluminung serta Pelabuhan Benuo Taka yang selama ini menjadi pusat aktivitas logistik dan industri di PPU.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek tersebut, Pemkab PPU berencana menyiapkan dana rintisan untuk pembangunan Jembatan Sungai Riko yang berlokasi di Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk melakukan review dokumen Detail Engineering Design (DED) dan pra-studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) proyek tersebut.

Mudyat mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pembangunan jembatan harus didukung pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan estimasi awal, kebutuhan anggaran pembangunan fisik Jembatan Sungai Riko diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Ia berharap proses penyusunan dan evaluasi dokumen DED serta pra-FS dapat rampung pada tahun ini sehingga pembangunan fisik jembatan dapat mulai dikerjakan pada 2027.

“Harapannya dokumen perencanaan selesai tahun ini sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai pada 2027,” ujar Mudyat.

Mudyat mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pembangunan jembatan harus didukung pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan estimasi awal, kebutuhan anggaran pembangunan fisik Jembatan Sungai Riko diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Ia berharap proses penyusunan dan evaluasi dokumen DED serta pra-FS dapat rampung pada tahun ini sehingga pembangunan fisik jembatan dapat mulai dikerjakan pada 2027.

“Harapannya dokumen perencanaan selesai tahun ini sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai pada 2027,” ujar Mudyat.