Orangutan Terdesak, Keraitan Disiapkan Jadi Areal Preservasi Pertama
Samarinda, IDN Times - Kementerian Kehutanan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, mitra konservasi, akademisi, dan sejumlah perusahaan pemegang konsesi di Kabupaten Kutai Timur membentuk Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan, Jumat (12/6/2026).
Forum ini digadang menjadi model pertama konservasi berbasis bentang alam di Indonesia yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pegiat lingkungan dalam satu wadah pengelolaan habitat orangutan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan konflik antara manusia dan orangutan yang terus meningkat di Kalimantan Timur.
Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Ari Wibawanto, mengatakan Lanskap Keraitan merupakan salah satu habitat utama orangutan morio (Pongo pygmaeus morio) sekaligus wilayah dengan tingkat konflik manusia dan orangutan tertinggi di provinsi tersebut.
"Data kami menunjukkan hampir 70 persen kasus konflik orangutan di Kalimantan Timur terjadi di Lanskap Keraitan. Karena itu kami bersama para mitra berinisiatif membangun pengelolaan bersama melalui forum konservasi orangutan terpadu," kata Ari dalam keterangan tertulis.
Langkah awal dimulai dengan mengusulkan pengelolaan habitat orangutan melalui skema Areal Preservasi seluas 101.005,24 hektare di Lanskap Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
1. Lanskap Keraitan memiliki luas sekitar 560 ribu
Areal preservasi merupakan konsep baru dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang memungkinkan suatu kawasan tetap berfungsi sebagai habitat satwa liar tanpa mengubah status hukum lahannya. Dengan skema ini, area yang berada di dalam konsesi tambang, perkebunan, maupun kehutanan tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, namun fungsi ekologisnya tetap dipertahankan.
Lanskap Keraitan sendiri memiliki luas sekitar 560 ribu hektare yang terdiri atas berbagai penggunaan lahan, mulai dari kawasan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), hutan produksi, hingga permukiman masyarakat.
Menurut Ari, kondisi tersebut membuat perlindungan orangutan tidak bisa hanya mengandalkan kawasan konservasi formal. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar pembangunan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati.
"Bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik, tetapi isu lingkungan juga tetap diperhatikan. Ini menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Berbeda dengan kawasan konservasi seperti taman nasional atau cagar alam yang memiliki status perlindungan ketat, areal preservasi dapat dibentuk di luar kawasan konservasi tanpa mengubah fungsi utama lahannya. Konsep ini memungkinkan perusahaan tetap beroperasi sekaligus menjaga habitat satwa liar dan koridor ekologis yang penting bagi kelangsungan populasi orangutan.
Di Lanskap Keraitan, usulan areal preservasi dirancang untuk memperkuat fungsi ekologis Hutan Lindung Keraitan seluas sekitar 14 ribu hektare yang memiliki tutupan vegetasi mencapai 94 persen. Kawasan ini akan dihubungkan dengan sejumlah kantong habitat satwa di sekitar area konsesi sehingga konektivitas lanskap tetap terjaga.
2. Mayoritas orangutan hidup di luar kawasan konservasi
Founder Conservation Action Network (CAN), Paulinus Kristanto, menilai pendekatan konservasi berbasis lanskap menjadi kebutuhan mendesak karena sebagian besar habitat satwa terancam punah di Indonesia berada di luar kawasan konservasi.
Ia menyebut sekitar 78 persen populasi orangutan di Indonesia hidup di luar kawasan konservasi formal, sementara hanya sekitar 24 persen habitatnya yang berada di kawasan yang dilindungi.
"Kalau kita hanya fokus pada kawasan konservasi masing-masing, habitat orangutan akan tetap terfragmentasi. Karena itu pendekatan lanskap menjadi masa depan konservasi di Indonesia," kata Paulinus.
Menurut dia, rencana Areal Preservasi Lanskap Keraitan berpotensi menjadi contoh pertama penerapan areal preservasi untuk perlindungan orangutan di Indonesia.
Paulinus menjelaskan, fragmentasi habitat menyebabkan orangutan semakin sering muncul di jalan hauling, kawasan permukiman, hingga area operasional perusahaan karena ruang jelajah dan akses pakan mereka terputus.
"Dengan adanya area preservasi, ruang jelajah dan akses pakan dapat dipertahankan sehingga populasi tidak terisolasi dan risiko konflik bisa ditekan," ujarnya.
3. Solusi baru di luar kawasan konservasi formal
Akademisi Universitas Mulawarman, Yaya Rayadin, mengatakan forum tersebut dibentuk untuk mempercepat berbagai program konservasi yang selama ini berjalan secara terpisah di masing-masing perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintah.
"Selama ini upaya konservasi sering berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya forum ini, koordinasi, kolaborasi, dan percepatan program konservasi bisa dilakukan secara lebih efektif," katanya.
Yaya menambahkan, daya dukung ekologis Lanskap Keraitan masih tergolong baik karena ditopang oleh Hutan Lindung Keraitan serta sejumlah kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) yang dikelola perusahaan di sekitarnya.
4. Komtimen perusahaan dalam upaya konservasi satwa dilindungi
Dukungan terhadap pembentukan forum juga datang dari kalangan dunia usaha. Superintendent Reclamation Planning PT Kaltim Prima Coal (KPC), Fahmi Syaifudin, mengatakan perusahaan selama ini telah melakukan pemantauan satwa liar dan berkoordinasi dengan BKSDA serta organisasi konservasi dalam penanganan orangutan yang ditemukan di area operasional.
"Kami ingin berkontribusi terhadap konservasi satwa yang dilindungi, khususnya orangutan. Harapannya melalui forum ini koordinasi dan komunikasi antarpihak semakin baik," ujarnya.
Fahmi menegaskan perusahaan mendukung penetapan areal preservasi selama seluruh pihak berkomitmen menjaga kawasan yang telah disepakati agar tidak beralih fungsi pada masa mendatang.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berharap Lanskap Keraitan dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan, investasi, dan konservasi dapat berjalan berdampingan. Selain menjaga konektivitas habitat orangutan, model kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pengelolaan keanekaragaman hayati di berbagai wilayah Indonesia.
