Organisasi Profesi Kesehatan Mendemo RUU Kesehatan Omnibus Law

Pada aksi yang akhirnya dilaksanakan di halaman Balai Kota Balikpapan tersebut, lima organisasi profesi kesehatan tersebut juga membagikan vitamin, masker dan pasta gigi ke masyarakat.  

Aksi ini adalah bentuk penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law yang sementara digodok di pusat. Yang mana dalam RUU tersebut ada pasal-pasal yang dianggap tidak relevan dan tidak sesuai. "Bahkan dapat mengancam pelayanan di masyarakat," terang Natsir.

Dalam hal ini rancangan undang-undang tersebut juga tercantum pasal yang dianggap dapat mengganggu profesionalisme para pelaku kesehatan. "Aksi ini kami lakukan serentak se-Indonesia. Khusus nasional sudah dimulai pada hari Minggu, dan sekarang puncaknya," ujarnya.

Lima organisasi profesi yang terlibat dalam aksi ini telah berkomunikasi dengan Wali Kota Balikpapan terkait keberatan mereka. "Kami harap apa yang kami suarakan dapat juga didengar oleh pemerintah daerah dan diteruskan pada pemerintah pusat," ungkapnya. 

Natsir berharap, melalui aksi ini masyarakat bisa mengetahui apa saja yang menjadi dasar penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law. 

Ada sejumlah poin yang ia sampaikan, beberapa di antaranya berkaitan dengan dibebaskannya dokter asing berpraktik di Indonesia. "Dengan syarat dia sudah berpraktik di luar negeri lima tahun. Dan syarat kedua adanya instansi atau perorangan yang membutuhkan tenaganya," sebutnya. 

Menurutnya, apabila dokter asing tersebut masuk ke Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan para tenaga kesehatan. Pertama terkait perbedaan budaya Indonesia dengan asing. "Lalu bahasa yang mereka gunakan apakah bisa digunakan di Indonesia saat melakukan pelayanan kesehatan. Dan apakah fasilitas kesehatan ataupun pelayanan yang mereka sediakan terjangkau bagi kita semua," katanya. 

Karena menurutnya apabila biaya yang dikeluarkan investor cukup besar, maka besar pula biaya akan dikenakan. "Apakah kita mampu mengakses," katanya. 

Beberapa poin lain adalah terkait surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan yang per lima tahun diperbaharui. Ini adalah instrumen untuk mengontrol para pelaku kesehatan. 

Selama ini STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Dan kompetensi para pelaku kesehatan ini juga dinilai oleh kolegium. Dua instrumen ini nantinya akan diambil alih oleh Departemen Kesehatan. 

"Jika begitu organisasi profesi yang ada tidak lagi memiliki kuasa untuk mengontrol etika maupun profesionalisme pelaku kesehatan," urainya. 

Yang tak kalah krusial adalah berkaitan dengan keselamatan para tenaga kesehatan. Karena di dalam RUU tersebut para pelaku kesehatan bisa dituntut langsung oleh pasien atau keluarga.

"Karena dikatakan tenaga kesehatan akan mengobati pasien sampai sembuh. Padahal masih ada banyak penyakit yang belum memiliki kesembuhan," ujarnya. Selain itu ada banyak lagi poin-poin yang menurutnya masih memberatkan para tenaga kesehatan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengungkapkan, sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur maupun wali kota atau bupati. Untuk menyikapi aksi penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law. 

"Hal-hal yang harus disikapi, pertama dalam menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dengan adanya aksi. Kedua melakukan koordinasi untuk mewaspadai jika hal ini berkembang. Pemerintah daerah juga diminta membuka ruang dialog atau terima mereka seperti yang kita lakukan hari ini. Yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," tuturnya. 

Pihaknya melihat, para tenaga kesehatan yang melakukan aksi memasang pita hitam di lengan sebagai bentuk keprihatinan. "Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi agar demo tidak berkepanjangan," katanya.