Para ASN di PPU Diminta Netral dalam Pemilu 2024

Hamdam mengatakan, terdapat pihak tertentu yang memantau netralitas ASN dan THL pada pemilu nanti. Ini yang membuat pegawai daerah berhati-hati agar tidak terlibat politik praktis. 

“Jadi saya ingatkan temen-teman pegawai ASN maupun THL harus netral tidak terlibat  politik praktis," paparnya.

Ia hanya mengimbau agar ASN dan THL nantinya mempergunakan hati nurani demi kemajuan Kabupaten PPU. 

Pada kesempatan itu, Hamdam pun menyampaikan ucapan terima kasih atas segala kerja sama yang baik selama ini. Walaupun diakuinya masih ada ruang-ruang yang perlu diperbaiki. 

Namun demikian, Hamdam menyebutkan pembangunan Kabupaten PPU berada dalam jalur yang benar. 

Salah satu indikatornya adalah bahwa kebijakan APBD PPU sudah berada pada posisi yang semestinya, walaupun memang masih ada hal-hal yang perlu dibenahi.

“Semoga setelah bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu ini kita kembali putih,” sambung Hamdam.

Untuk diketahui, dalam rilis yang diterbitkan oleh Humas Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

SKB ini ditandatangani oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja pada Kamis 22 September 2022 lalu.