Pelayanan Publik Kabupaten PPU Paling Rendah di Kaltim

Ia mengungkapkan, hari ini dirinya diundang guna membeberkan terkait pengawasan Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Dan fokusnya sehubungan dengan opini pengawasan publik.

“Tadi saya juga jelaskan sejumlah permasalahan yang ada di PPU. Jadi dinamika layanan publik PPU memang cukup rendah,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU Ahmad Usman menanggapi penilaian Ombudsman RI Perwakilan Kaltim tersebut mengungkapkan, memang opini terhadap pemenuhan standar pelayanan publik di PPU cukup rendah di tahun 2022 dengan nilai 55,8 atau kategori C.  

Tahun lalu, Ombudsman mendapatkan nilai 78 atau kategori B, tetapi tahun 2022 yang dilaporkan tahun ini nilainya hanya 55,8 atau kategori C, hal ini disebabkan ada pengalihan kriteria penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI. 

Dibeberkannya, ketika dilakukan wawancara terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), uraian tugas serta kesiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen lain, para ASN baik eselon II, III, IV dan non eselon termasuk tenaga kerja harian lepas (THL) tidak bisa menjawabnya, sehingga berpengaruh pada poin penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman. 

Ini, sambungnya, menjadi fokus pihaknya untuk diperbaiki, agar seluruh pegawai ke depan memahami dan dapat menjawab terkait dengan tupoksi, uraian tugas masing-masing, termasuk dalam penyiapan dokumen-dokumen. tentu jadi pelajaran pihaknya ke depan.

"Insya Allah ke depan bisa diperbaiki, maka itu dengan kegiatan KOPI DARAT hari ini justru dapat melakukan perubahan lebih baik lagi dalam hal pemenuhan standar pelayanan publik,” ujar Usman. 

Ia menambahkan, agar penilaian pemenuhan standar pelayanan publik dapat ditingkatkan, maka pihaknya segara melakukan sejumlah upaya, yakni segara melaksanakan rapat teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampling tetap dari penilaian seperti Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

“Termasuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagainya, sembari kita melakukan pembenahan agar pelayanan publik itu terus meningkat,” ucapnya.

Berdasarkan dengan kegiatan hari ini, lanjutnya, ada beberapa catatan penting yang dapat diambil dari materi disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, yakni salah satunya terjadinya perubahan kriteria penilaian yang berbeda antara tahun 2021 dan 2022. lalu perlu dilakukan penyiapan dokumen serta peningkatan tata kelola administrasi.

"Bukan berarti tidak beres, tapi mesti dilakukan perapian dokumen. Jadi perlu ada pemahaman tupoksi bagi seluruh pegawai di Pemkab PPU serta tata kelola administrasi masih perlu diperbaiki sehingga  pemberian pelayanan publik pada masyarakat makin baik,” pungkasnya.