Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Pemprov Kalsel Tiadakan WFH, Gubernur Khawatir Dianggap Seperti Libur

Hendra Lianor
Pemprov Kalsel Tiadakan WFH, Gubernur Khawatir Dianggap Seperti Libur
Gubernur Kalsel, H Muhidin (tengah), Foto: MC Kalsel
6 April 2026

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memutuskan secara final bahwa Pemprov Kalsel tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home bagi ASN dan tenaga non-ASN.

hari Jumat nanti

Pemprov Kalsel berencana mengadakan kegiatan dinas bersama pejabat Eselon III berupa pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP untuk meningkatkan kapasitas pegawai.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dan tenaga non-ASN, meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan instruksi pelaksanaannya.
  • Who?
    Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pihak yang menetapkan keputusan tersebut.
  • Where?
    Keputusan diumumkan di Banjarbaru, wilayah kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
  • When?
    Kebijakan ini dipastikan berlaku sejak Senin, 6 April 2026, setelah dilakukan rapat internal pemerintah provinsi.
  • Why?
    Gubernur Muhidin menilai kondisi pekerjaan dan mobilitas pegawai masih terkendali serta khawatir WFH disalahartikan sebagai hari libur yang dapat menurunkan produktivitas dan efektivitas pelayanan publik.
  • How?
    Pemprov Kalsel tetap mewajibkan pegawai bekerja dari kantor sambil memperbanyak kegiatan peningkatan kompetensi dan koordinasi tatap muka untuk menjaga kinerja serta efisiensi anggaran daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Gubernur Kalsel namanya Pak Muhidin bilang pegawai tidak boleh kerja dari rumah. Katanya semua masih baik dan bisa kerja di kantor. Ia takut kalau kerja dari rumah nanti dikira libur dan orang malah jalan-jalan. Jadi semua tetap datang ke kantor supaya kerjaan lancar dan bisa diawasi langsung.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Keputusan Pemprov Kalsel untuk tidak menerapkan WFH menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas kinerja birokrasi dan efisiensi pelayanan publik. Dengan menilai kondisi kerja yang masih terkendali, pemerintah daerah berupaya menjaga disiplin pegawai sekaligus memastikan anggaran digunakan secara optimal. Langkah peningkatan kompetensi melalui pelatihan tatap muka juga mencerminkan fokus pada pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Banjarbaru, IDN Times - Pemerintah pusat memerintahkan Work From Home (WFH), namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non-ASN.

Keputusan ini sudah final diambil Gubernur Kalsel H Muhidin, sejak Senin (6/4/2026). Muhidin melihat kondisi mobilitas dan pelaksanaan pekerjaan di lingkup Pemprov Kalsel saat ini dinilai masih sangat terkendali. Juga belum ada urgensi yang mengharuskan pegawainya bekerja dari rumah.

“Kita sudah merapatkannya, hasilnya tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ucap Muhidin.

1. Pertimbangan Gubernur

Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Kalsel. Foto: MC Kalsel

Lebih lanjut, Gubernur Muhidin menyoroti potensi penurunan produktivitas jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal selama WFH. Muhidin khawatir sistem kerja jarak jauh justru disalahpahami sebagai hari libur oleh sebagian pegawai.

“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat gawai atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.

2. Antisipasi penyalahgunaan waktu kerja

Menghabiskan waktu liburan dengan camping. Foto: istockphoto

Selain masalah pengawasan, kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi pegawai memanfaatkan waktu WFH untuk bepergian ke luar daerah. Hal ini dinilai dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.

Oleh karena itu, bekerja langsung di kantor tetap dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menjaga ritme kinerja birokrasi dan memastikan efisiensi anggaran daerah tetap berjalan di jalur yang tepat.

3. Tetap fokus pada peningkatan kapasitas

Gubernur Kalsel H Muhidin mengklarifikasi pernyataan Menteri Keuangan soal dana mengendap Rp5,16 triliun di perbankan. (Dok/Media Center Kalsel)

Meski menolak opsi WFH, Pemprov Kalsel tetap berkomitmen menjaga produktivitas pegawainya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperbanyak kegiatan peningkatan kompetensi dan koordinasi tatap muka.

“Rencana hari Jumat nanti, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama pejabat Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja pegawai secara langsung,” pungkas Muhidin.

Topics
WFHKalimantan SelatanLibur

Editorial Team

EditorLinggauni -

Tonton lebih seru di