Penjabat Bupati PPU Minta Pendampingan Hukum Jaksa, Ada Apa?

Ia menegaskan, bahwa aspek kepegawaian memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Selain itu, setiap kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri, kita berharap bahwa setiap kebijakan terkait kepegawaian dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Zainal Arifin.

Ia juga menambahkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sering dihadapkan pada berbagai dinamika regulasi yang terus berkembang. 

Oleh karena itu, sambung Zainal Arifin, pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri PPU diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan administratif serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendampingan hukum ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Penajam Paser Utara,” tukasnya.

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara  dan Kejaksaan Negeri, diharapkan seluruh kebijakan kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Serta memberikan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kami berharap dengan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara ini, maka kebijakan kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara,” pungkas Pj Bupati PPU, Zainal Arifin.