PHK Sepihak Marak, Buruh Kutim Geruduk DPRD

Ia menegaskan, momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan untuk menyuarakan berbagai keresahan yang dirasakan para pekerja di Kutai Timur.

“Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi pekerja, kami sepakat melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi di depan kantor perwakilan rakyat,” katanya.

Adapun enam tuntutan yang disampaikan Aliansi Serikat Buruh Kutim meliputi penghentian kriminalisasi pengurus serikat buruh, penolakan PHK sepihak di sektor pertambangan dan perkebunan, serta pengaktifan tim deteksi dini ketenagakerjaan di Kutim.

Selain itu, buruh juga mendesak agar tim Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit segera diaktifkan, serta meminta seluruh perusahaan mengimplementasikan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2024 terkait prioritas tenaga kerja lokal hingga 80 persen.

Tak hanya itu, aliansi buruh juga mendorong perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Kami berharap aspirasi ini didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui DPRD. Jangan sampai isu ketenagakerjaan di Kutim dikesampingkan,” tegasnya.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor DPRD Kutim tersebut diikuti oleh tujuh serikat buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Buruh Sejahtera Independen 1992 (SBSI ’92), Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian (FHukatan), serta Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Ketujuh serikat tersebut secara bergantian menyampaikan orasi, mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi para buruh di Kutai Timur.