Prioritaskan Pembangunan SDM, Pemerintah Pastikan Tambah Dana Desa

Dijelaskan Jauhar, dana desa telah dibagikan sejak 2015. Sumber dana desa sendiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama ini dana desa berjumlah Rp1 miliar untuk tiap desa. Uang tersebut disalurkan pemerintah pusat dari rekening kas negara masuk ke rekening kas pemerintah daerah, kemudian dikirim ke rekening kas desa.

“Kemudian dilanjutkan dengan menjalankan program-program yang menjadi tujuan dana desa,” jelasnya.

Jauhar menerangkan, dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa. Namun kebanyakan desa di Kaltim masih menggunakan dana desa untuk bidang pembangunan.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat Kaltim juga memprioritaskan penggunan dana desa untuk pembangunan SDM.

"Pemberdayaan masyarakat tidak kalah pentingnya, karena penguatan ekonomi itu di pemberdayaan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim itu.

Lebih rinci, Jauhar menyebut, sepanjang 2015 sampai 2018 ada 13.216 kegiatan bidang pembangunan yang sukses direaliasikan dari 841 desa yang ada di Bumi Etam.

Diantaranya, pembangunan jalan desa sepanjang 1.685.392 meter, pembangunan pasar desa sebanyak 130 unit, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 146 unit, pembangunan tambatan perahu 168 unit dan pembangunan embung 98 unit.

Selain itu, dana desa di Kaltim juga digunakan untuk pembangunan irigasi sebanyak 254 unit, pembangunan sarana olahraga 240 unit, pembangunan penahan perahu 549 unit, pembangunan sarana air bersih 2.442 unit, pembangunan MCK 327 unit, dan pembangunan Polindes 72 unit.

Dana desa juga termasuk pembangunan drainase sepanjang 202.438 meter, pembangunan PAUD sebanyak 342 unit, pembangunan Posyandu 289 unit serta pembangunan sumur air 457 unit.

“Dan kontribusi dalam program itu tentu saja menunjang aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa di Kaltim,” pungkas Jauhar.

Namun semua pembangunan ini masih bisa bertambah. Karena DPMPD Kaltim belum merekap pembangunan desa yang menggunakan dana desa pada 2019.