Program Merdeka Belajar dalam Mengatasi Pengangguran di PPU

Alimuddin mengatakan, lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di PPU adalah generasi muda potensial. Di mana usia mereka berada dalam masa produktif yakni di antara 18 hingga 20 tahun.

“Karena bekerja itu tidak hanya bekerja di perusahaan saja tapi ada kemandiriannya dengan soft skill yang dimilikinya. Di mana saat ini sedang kami pacu agar generasi muda PPU siap  masuk dunia kerja atau dunia usaha,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam program belajar merdeka, setiap anak sejak mau masuk sekolah harus melalui asesmen diagnostik Kurikulum Merdeka. Bertujuan mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga terpantau apa keunggulan yang dimiliki setiap pelajar itu.

“Tahun 2020 kita telah melaksanakannya, namun masih secara sporadis  menyalurkan untuk pemantauan bakat minat pelajar. Dan ini sejalan dengan program merdeka belajar,” urainya.

Kini tinggal mengintervensinya saja, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah, karena para guru bukan orang-orang yang multi talenta. Namun itu bisa diatasi, dengan keterlibatan orang-orang yang mempunyai kemampuan dari segi pengetahuan, skill dan pengalaman untuk masuk ke sekolah. 

“Sehingga pelajar itu mampu berimprovisasi dalam kehidupannya sejak dini. Proses pendidikan itu tidak bisa dilakukan secara umum terus-menerus, karena para pelajar itu memiliki bakat dan minat yang berbeda serta kebutuhan yang berbeda pula. Jadi sekolah kini melayani kebutuhan setiap siswanya atau disebut berdiferensiasi," paparnya.

Namun pembinaan kemampuan, minat dan bakat pelajar itu harus dilakukan secara berkelanjutan tidak terhenti di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) tetapi berlanjut hingga SMA atau SMK.

Karena setelah lulus dan ingin bekerja mereka juga harus memiliki kemampuan dibutuhkan dunia kerja atau usaha. Lalu memiliki soft skill atau kemampuan dimiliki individu secara alami dan terus ditingkatkan ketika masih di sekolah. 

Diakuinya, memang pihaknya punya kendala dalam hal kewenangan karena, kabupaten wewenang hanya di tingkat pendidikan dasar saja yakni sekolah dasar (SD) dan SMP sementara SMA berada di Provinsi.

“Oleh karena itu, harapannya pembinaan yang dilakukan di tingkat pendidikan dasar berlanjut ke SMA atau SMA, baik dalam kemampuan dan bakat akademik, olahraga dan lainnya. Saya yakin, ini bisa kurangi pengangguran di PPU bahkan Kaltim, tapi semua butuh proses,” tuturnya.

Menurutnya, munculnya pengangguran di PPU ini dampak dari kebijakan. Di mana dulu metode pembelajaran hanya berfokus pada guru dengan materi yang disampaikan ke pelajar, tanpa melihat suka atau tidak peserta didiknya dengan materi tersebut.

Dirinya juga berharap lulusan SMK di PPU juga mendapatkan sertifikasi keahliannya, sehingga siap bekerja, walaupun untuk mendapatkan sertifikasi itu mereka harus dilatih kembali sehingga ada nilai jual.

“Tentu ini perlu dibicarakan oleh Dinas Pendidikan Kaltim dengan kementerian terkait sehingga para lulusan di SMK sudah memiliki sertifikasi yang diakui dan dapat diterima bekerja,” pungkasnya.