Sambut IKN, Pemerintah Perlu Siapkan SDM di Penajam Paser Utara

Selain itu, lanjut Hamdam, pertemuan ini juga untuk menggalang pemikiran-pemikiran strategis yang akan dijadikan acuan dalam rangka penyusunan kebijakan dan program dalam bidang kebudayaan dalam rangka memajukan budaya di Kabupaten PPU.

Temu budaya semacam ini perlu terus dilakukan di Kabupaten PPU. Menurutnya, persoalan budaya juga harus mendapat tempat dalam pembangunan di daerah khususnya Kabupaten PPU. Apalagi Kabupaten PPU telah ditunjuk menjadi wilayah pemindahan IKN oleh Presiden Joko "Jokowi"  Widodo beberapa waktu lalu.

“Bukan hanya pembangunan fisiknya saja yang kita laksanakan tentunya, tetapi lebih dari itu, Sumber Daya Manusia (SDM) juga wajib kita perbaiki dan tingkatkan di Kabupaten PPU ini. Kami sangat mengapresiasi kegiatan temu budaya hari ini, “ tegas Hamdam.

Hamdam menegaskan, “Secara yuridis masyarakat PPU adalah tuan rumah atau putra daerah  yang wilayahnya akan dijadikan sebagai lokasi calon IKN. Tentunya keterampilan dan SDM-nya  sudah harus kita persiapkan sejak saat  ini sehingga kita mampu bersaing dalam menyongsong pembangunan IKN ini di PPU kedepannya,“  harapnya.

Berbagai langkah positif harus sudah mulai dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten PPU sendiri untuk mempersiapkan SDM lokal PPU. Untuk program jangka pendek pemerintah dapat melakukan peningkatan keterampilan maupun SDM masyarakat melalui Balai Lapangan Kerja (BLK) yang ada.

Sementara, untuk jangka menengah tentunya pemerintah harus bisa membekali siswa-siswi di PPU  dengan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi, salah satunya melalui pemberian bantuan beasiswa.

Kemudian sambungnya, untuk jangka panjang tentu di Kabupaten PPU yang saat ini telah menjadi lokasi baru bagi IKN, sudah sepantasnya ada sebuah perguruan tinggi bertaraf nasional bahkan internasional.

Sementara, pada acara Temu Budaya ini, Kepala BPIP Prof Dr. Hariyono, M. Pd dalam penyampaian materinya memaparkan, BPIP adalah unit kerja kepresidenan yang memiliki tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan ideologi Pancasila. Terkait kegiatan ini pihaknya mendukung untuk memberikan pemahaman kebijakan ideologi Pancasila kepada masyarakat.

Pemerintah perlu memiliki strategi khusus untuk kembali meningkatkan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui pendekatan budaya.

"Pelaksanaan pembangunan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja,  tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar kegiatan - kegiatan pembangunan tidak hanya sukses fisiknya tetapi sukses juga nilainya," tukasnya.