Satgas COVID-19 Tingkat RT di Balikpapan akan Dapat Bantuan Rp2 Juta

Satgas COVID-19 tingkat RT punya peran penting menekan pandemik virus di Balikpapan.  Sejak ditetapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. 

Pemberian dana operasional ini dilakukan karena penerapan PPKM mikro yang sudah diperpanjang ketiga kalinya ini dianggap membantu menurunkan angka terkonfirmasi positif di Balikpapan.

Terbukti hingga, hampir seluruh RT di Balikpapan masuk zona hijau dan beberapa berwarna kuning.  

"Ada 432 RT yang masih di zona kuning ini yang lingkungan RTnya ada 1-5 rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19, sementara 1.252 RT masuk di Zona hijau," beber Rizal.

Setelah penerapan ini, Satgas RT kemudian merasa perlu mengajukan tambahan anggaran. Pasalnya memang tak sedikit juga RT yang mengeluarkan anggaran dalam mempersiapkan rumah isolasi, menyediakan kebutuhan pokok warga yang terpapar, penyemprotan disinfektan rutin atau kegiatan lain yang berkaitan dengan PPKM mikro. 

Sementara ini, Rizal berencana anggaran Rp2 juta bersumber dari Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp750 ribu dan refokusing sebesar Rp1,25 juta. 

"Jadi diarahkan untuk pemanfaatan kerja Satgas tingkat RT. Ini untuk yang Rp750 ribu sudah bisa dikeluarkan. Kemudian sisanya kan dari refokusing, masih kami laporkan ke DPRD Balikpapan," terangnya. 

Tentang hal ini, lanjutnya, masih terus dibahas. Ditargetkan kejelasan pencairan dari refokusing ini harus segera diselesaikan. "Kalau yang Rp750 kan sudah bisa," ujarnya. 

Anggaran refokusing ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan 2021. Rizal menyebut, anggaran ini tak lagi diambil dari anggaran instansi atau perangkat daerah lain, namun dari SILPA. 

"Sepertinya ada sisa SILPA yang bisa kita pakai. Mungkin tidak mengganggu anggaran OPD (organisasi perangkat daerah)," terang wali kota yang telah menjabat dua periode ini.

Sementara untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial dipastikan tidak lagi dianggarkan di APBD Kota. Mengingat situasi makin membaik, dan program JPS yang masih berjalan hanya dari Kementerian Sosial. 

Ia membeberkan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), di Balikpapan ada 25.892 orang yang akan masih menerima di tahun ini. 

"Kita pernah membantu. Provinsi maupun kota pernah menganggarkan dalam refokusing pertama 2020 sekira 69 ribu orang tambahan penerima JPS," sebutnya.

Saat ini pihaknya tengah menghitung jika masih ada warga yang perlu dibantu, di luar dari DTKS. "Nanti kalau ini akan dibantu menjelang Idul Fitri," pungkas Rizal.

Sementara, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menambahkan, mengenai refokusing di 2021 masih dalam pembahasan. Karena sudah ada acuan pedoman dari Kementerian Keuangan. 

"Mereka berjanji seminggu hasil refokusing selesai dan dilaporkan ke DPRD. Bukan pembahasan, tapi mereka melaporkan hasil refokusing ke DPRD," ungkapnya.

Berkaitan dengan refokusing ini DPRD tidak terlibat langsung. Karena berdasarkan acuan tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah kota. "Bentuknya laporan saja," ujarnya. 

Ia juga menambahkan, APBD 2021 baru mau berjalan, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan sudah tidak berubah. Refokusing ini akan menggunakan anggaran tersendiri. "Baik penghematan atau SILPA. Pak wali minta satu minggu baru tahu berapa besarannya," tuturnya.