Tak Miliki Izin hingga Desember Ini, Pengusaha Pertamini akan Ditindak

Pada  20 Juni 2019 lalu, Sekitar 70 pemilik usaha Pertamini menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan.

Para pemilik usaha tersebut  dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang ketertiban umum.

Selain melanggar ketertiban umum, keberadaan Pertamini tidak aman dan dapat menimbulkan dampak bahaya bagi masyarakat di sekitarnya, karena tidak ada standar peneraan dan keamanan yang jelas.

Dalam beberapa kali pertemuan yang digelar oleh Pemkot Balikpapan dan  Asosiasi Pengusaha Eceran Minyak (APEM), para pemilik usaha Pertamini diminta melengkapi izin usaha dan tidak menambah jumlah usaha yang ada.

Berdasarkan data awal yang disampaikan ke Pemkot Balikpapan jumlah usaha Pertamini mencapai 90 buah. Namun dalam perkembangan jumlah tersebut terus bertambah.

Zulkifli menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki Satpol PP Kota Balikpapan jumlah titik usaha Pertamini di Kota Balikpapan tercatat mencapai 100 buah lebih.

“Jumlahnya semakin bertambah, mereka beli secara online alat Pertamini untuk digunakan berjualan BBM eceran,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan hingga saat ini seluruh usaha Pertamini yang beroperasi di Kota Balikpapan tidak memiliki izin usaha sehingga dikategorikan ilegal.  

Ia menjelaskan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terpaksa menolak pengajuan izin usaha yang diajukan oleh sejumlah pemilik usaha pertamini karena Pertamini karena tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan izin jenis tersebut.

“Mereka (pemilik usaha Pertamini) mengajukan izin kepada PTSP memang tidak salah juga, namun PTSP tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut,” terangnya.

Terkait proses perizinan terhadap usaha Pertamini yang ada di Kota Balikpapan, Zulkifli menjelaskan Pemerintah Kota Balikpapan telah mengagendakan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam waktu dekat ini.

Pemerintah Kota Balikpapan akan meminta arahan dari BPH Migas terkait proses perizinan yang akan diterapkan kepada usaha Pertamini yang ada di Kota Balikpapan.

 “Kita koordinasikan dulu dengan BPH Migas karena ini sangat khusus karena menyangkut penjualan BBM, kalau BPH Migas menyatakan ini secara teknis misalnya menyatakan ini layak diizinkan itu akan diberikan izin,” pungkasnya.