Tak Sesuai Prosedur, KPU Balikpapan Lakukan Coklit Ulang Pilkada 2020

Menurut Ridwansyah,  berdasarkan surat yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih di wilayah Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di wilayah tersebut telah melaksanakan proses pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih sebelum mengantongi surat tugas sebagai petugas Pilkada. PPDP baru diangkat pada tanggal 19 Juli 2020 tapi sudah melakukan coklit di tanggal 18 Juli 2020.

Ridwansyah menjelaskan bahwa pihak KPU Kota Balikpapan telah memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait dugaan temuan tersebut. Kondisi ini disebabkan adanya pergantian PPDP sebelumnya karena hasil rapid test reaktif. Sehingga surat pengangkatan seharusnya dibuat tanggal 18 Agustus 2020, dibuat pada hari berikutnya pada tanggal 19 Agustus 2020. Namun petugas yang bersangkutan telah mulai melakukan tahapan coklit ke rumah-rumah warga pada tanggal 18 Agustus berdasarkan berita acara pergantian.

“Kondisi ini sudah kita sampaikan, karena memang pada proses awal seleksi dalam rekrutmen petugas PPDP banyak sekali petugas yang kemudian mengundurkan diri kemudian juga harus diganti karena hasil tesnya reaktif dan akhirnya harus diganti,” jelas Ridwansyah.

Ridwansyah menjelaskan bahwa KPU Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu Kota Balikpapan terkait temuan tersebut, sebagai tindak lanjut atas temuan dugaan pelanggaran tersebut.

“Nantinya seperti apa, kita tunggu saja rekomendasi dari Bawaslu. Kita sudah berinisiatif untuk melakukan coklit ulang,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Balikpapan, Wamustofa Hamzah yang akrab disapa Topan mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bersama dengan jajarannya di lapangan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Sekira tanggal 27 Juli 2020, Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat menemukan dugaan pelanggaran adanya PPDP yang bertugas tanpa legalitas," katanya.

Menurutnya, hasil temuan tersebut telah dipelajari dan dikaji di masing-masing Panwaslu Kecamatan dan telah menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP.

Dari hasil klarifikasi kepada para pihak yang terkait dengan temuan menghasilkan kesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi di Balikpapan Barat terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi. 

PPDP yang diangkat oleh KPU sejak tanggal 19 Juli 2020 tapi sudah melakukan coklit di tanggal 18 Juli 2020, sehingga Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk ditindaklanjuti.