Tingkatkan Layanan Publik, Diskominfo PPU akan Terapkan E-Office

Ia menerangkan, dengan menggunakan sistem e-office itu maka juga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah  dinas pemerintah daerah.

“Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama empat hari terhitung dari sejak Selasa kemarin sampai dengan Jumat 12 Januari  2024, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara," papar Khairudin.

Peserta bimbingan teknis terbagi dua bagian, di antaranya bagian pertama terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, beserta staf admin. Bagian kedua terdiri dari camat, lurah, kepala unit pelaksana teknis (UPT), dan kepala desa. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU Tohar menyampaikan, bahwa konten reformasi birokrasi memiliki banyak segmen dan faktor yang harus didengarkan, baik itu struktur organisasi, regulasi, dan instrumen kerja.

Tinggal kini, bagaimana menyikapi dalam  keseluruhan yang ada, termasuk dalam ruang lingkup reformasi birokrasi. 

Konten reformasi birokrasi ada banyak segmen dan faktor yang harus kita dengar. Tohar juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi untuk memajukan sistem administrasi pemerintahan. 

Menurut Tohar, pemanfaatan e-office bukan hanya sekadar teknologi, tetapi juga alat untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas administrasi birokrasi. 

Penerapan teknologi baru, kata Tohar, memerlukan pemahaman dan keterampilan baru. Pemerintah daerah  berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan.

"Sosialisasi bimtek implementasi e-office ini bagian untuk memahamkan ke depan kita semua," pungkas Tohar.