Wakil Ketua DPRD Balikpapan Minta Berhati-hati Tertibkan Reklame Rokok

Budiono mengatakan, surat edaran tersebut saat dicermati adalah dalam rangka revisi aturan kawasan sehat tanpa rokok (KSTR) di mana masih dalam pengajuan Prolegda 2024.

"Masih diajukan, masih dalam proses, pembahasan masih panjang," tegas Budiono.

Ia meminta Pemkot Balikpapan tidak berlebihan sekaligus mempertimbangkan surat edaran secara adil dan berimbang. Sesuai kebijakan pemerintah daerah yang berkomitmen tidak lagi menerbitkan izin reklame rokok seluruh wilayah atau ruas jalan umum Kota Balikpapan.

Menurutnya, surat edaran daerah tidak bisa bertentangan aturan di atasnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Pembuatan dan implementasi peraturan itu kan berjenjang, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Pembuat kebijakan tidak boleh semena-mena. Ingat, iklan rokok menyumbang PAD sekitar 20 persen dari Rp9,5 miliar pajak reklame. Ada efek kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak di sini," katanya.

Menurutnya, pelarangan dan penurunan iklan reklame rokok tersebut terkesan diskriminatif. Koordinator Komisi IV DPRD Balikpapan ini menyebutkan, Pemkot Balikpapan harus mempertimbangkan banyaknya tenaga kerja yang bergantung langsung pada segmen industri media dan kreatif yang terkena dampak surat edaran ini.

Budiono tegas menolak rencana daerah dalam menertibkan keberadaan reklame dan beralih ke penggunaan videotron sebagai alternatif.

"Secara estetika, boleh-boleh saja bila akan digantikan dengan videotron. Tapi, ingat, tidak semua pelaku usaha reklame ini kan punya kemampuan menyediakan atau segera mengganti properti mereka dengan videotron. Jangan-jangan nanti ada upaya pengambilalihan reklame dengan videotron oleh oleh perusahaan daerah. Apa pun itu, semuanya harus sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Anggota DPRD Provinsi Kaltim Daerah Pemilihan Balikpapan Syafruddin juga mempertanyakan dasar regulasi menolak dan meniadakan iklan rokok untuk di Kota Balikpapan.

Ia menekankan bahwa Balikpapan yang sejatinya merupakan kota jasa yang pendapatannya bersumber salah satunya pajak iklan dan reklame, tidak bisa serta merta melarang total iklan rokok. “Apa dasar regulasinya menolak iklan rokok? Sampai hari ini, Balikpapan itu kota jasa. Iklan rokok masih menjadi sumber reklame prioritas. Kecuali sudah diubah Balikpapan menjadi kota perdagangan kah atau kota industri," ujar pria yang akrab disapa Udin ini.

Ia mengingatkan agar Pemkot Balikpapan harus konsisten terhadap visi misi memajukan Kota Balikpapan sebagai kota jasa dengan tidak melarang total reklame atau iklan rokok. Karena itu merupakan salah satu sumber pendapatan."Semestinya yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan ialah mendorong pengawasan dan penertiban dari pemasangan iklan. Nggak boleh langsung iklan (rokok) ditolak total. Harus ditata ulang. Kalau iklan rokok ditolak, itu sangat keliru. Harusnya ditata dan dicarikan zona khusus," tambahnya.