Wali Kota Balikpapan : Pelaksanaan Anggaran 2020, Silpa Rp679,57 M

Dalam penyampaiannya itu Rizal menyebutkan beberapa capaian berupa penghargaan yang diterima Kota Balikpapan selama tahun 2020. Yakni 68 penghargaan. Yang terdiri dari 53 penghargaan tingkat provinsi dari 15 penghargaan tingkat nasional.

"Dalam peringatan HUT ke-54 provinsi Kaltim tahun 2020 Balikpapan juga berhasil mempertahankan prestasi dengan meraih 36 penghargaan dari pemrov, di antaranya dalam bentuk panji, trophy dan piagam," terang Rizal. 

Selain itu per 27 Januari lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan hasil penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Balikpapan dengan bobot 68,68 atau B.

"Ini meningkat dari sebelumnya 68,13," sebutnya.

Tahun 2020 lalu pandemik COVID-19 jadi salah satu hal yang cukup banyak berpengaruh bagi banyak sektor di seluruh dunia. Ini juga yang disebutkan Rizal melanda Kota Beriman, sebutan Kota Balikpapan. 

Pengaruh besar terjadi pada perekonomian Balikpapan di 2020. Pandemik yang melanda pada akhir Kuartal I 2020, bahkan hingga saat ini. "Berbagai hal telah dilakukan pemerintah agar penyebaran COVID-19  tidak meluas di masyarakat," ungkapnya.

Pasca pembatasan kegiatan masyarakat, perekonomian nyaris lumpuh. Kebijakan pembatasan tersebut mengakibatkan penurunan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Ini berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat yang juga mempengaruhi aktivitas produksi lapangan usaha.

"Terutama sektor jasa dan transportasi. Ini secara signifikan menimbulkan ancaman kehilangan sumber pendapatan bagi masyarakat," sebutnya. 

Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan Balikpapan 2020 mengalami koreksi yang cukup tajam. "Dari 4,78 persen di tahun 2019 menjadi -0,69 persen di akhir 2020," sebutnya. 

Ia melanjutkan, inflasi Balikpapan mencatatkan angka sebesar 0,65 persen dari sisi demand. Umumnya pencapaian inflasi yang rendah dan stabil disebabkan karena berkurangnya konsumsi masyarakat selama pandemi.

"Bangun dari sisi produksi juga sangat kurang menguntungkan. Karena tingkat produksi masyarakat juga jadi rendah," ungkap wali kota.

Kendati begitu ia mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, (TPID) dan Satgas pangan dalam upaya pengendalian Inflasi. Yakni dengan terjaganya pasokan komoditas terutama bahan makanan. Turut menunjang stabilitas inflasi.  

Sementara mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, dijelaskan bahwa total belanja daerah setelah APBD Perubahan sebesar Rp2,39 triliun lebih. Realisasi sampai 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2,07 triliun atau 86,72 persen. 

Sisi belanja, dapat dikatakan bahwa porsi belanja tidak langsung pada APBD 2020 adalah Rp1,10 triliun lebih atau 46,02 persen. Dan belanja langsung Rp1,29 triliun lebih atau 53,97 persen. 

"Dengan demikian alokasi belanja yang tertuang dalam APBD 2020 proporsinya lebih besar bagi belanja publik. Sebagai wujud pelayanan aparatur pemerintah  sebagai wujud pelayanan aparatur pemerintah pada masyarakat," bebernya.

Dari rencana belanja sebesar Rp2,39 triliun dimanfaatkan untuk membiayai 387 program dan 1.786 kegiatan. Seluruh kegiatan ini secara fisik dapat direalisasikan sebesar 96,63 persen. Atau mengalami kenaikan 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 yakni 96,23 persen.

Rizal menambahkan, di anggaran 2020 Pemkot Balikpapan juga telah melaksanakan refokusing APBD sebesar Rp136 miliar meliputi penanganan kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp61 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp600 juta dan penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp74 miliar.

“Kami juga sudah mengusulkan agar di tahun 2021 ini juga dilaksanakan refokusing dengan ketentuan dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 persen untuk pemulihan ekonomi, 25 persen untuk perlindungan sosial, dan 8 persen untuk mendukung vaksinasi di kelurahan,” kata Rizal.

Wali Kota Balikpapan dua periode ini juga melaporkan terkait realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp679,57 miliar yang terdiri atas penghematan belanja sebesar Rp317,93 miliar, target pendapatan sebesar Rp361,56 miliar.

"Rencana pendapatan tahun 2020 lalu sebesar Rp2,08 triliun dan mampu terealisasi sebesar Rp2,44 trilun sehingga melampaui target sebesar Rp361, 56 miliar atau sekitar 17 persen," jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecallje usai rapat paripurna menjelaskan, setelah mendengar penjelasan wali kota, nantinya fraksi-fraksi memiliki pandangan terhadap anggaran yang telah digunakan oleh pemerintah kota. 

Sehingga nanti semua alat kelengkapan dewan (AKD) berargumentasi dan memberikan pandangan terkait materi yang disampaikan wali kota.

"Lalu kita bawa ke badan musyawarah. Dan badan musyawarah ini yang menyampaikan pada pimpinan. Kemudian kita memutuskan untuk sebuah rekomendasi kepada pemerintahan, bahwa inilah pertanggungjawaban wali kota," ujar Sabaruddin.

Sementara terkait angka silpa yang cukup tinggi, menurut Sabaruddin akan dipelajari. "Tentunya ketika silpa akan dipertanyakan mengapa bisa sampai ada. Kenapa tidak dimanfaatkan dalam kondisi seperti ini," ujarnya.