Kemenkumham Kaltim Komitmen Lakukan Reformasi Birokrasi
Tandatangani komitmen bersama dan perjanjian kinerja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham berkomitmen dalam penerapan reformasi birokrasi. Ada enam area perubahan yang bertujuan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ini.
Keenam area perubahan tersebut yakni terkait manajemen perubahan, tatalaksana, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, juga pengawasan publik dan peningkatan kualitas layanan publik.
"Ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional," ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim) Sofyan belum lama ini.
Baca Juga: Lapas Narkoba di Samarinda Canangkan Jadi Zona Integritas
1. Tandatangani komitmen bersama menuju reformasi birokrasi
Selasa (24/1/2023) lalu mereka menandatangani komitmen bersama. Kemenkumham Kaltim, sesuai arahan pemerintah pusat ikut serta dalam upaya pembangunan Zona Integritas ini.
Untuk diketahui, hal ini kaitannya juga dengan Kemenkumham menuju WBK dan WBBM Tahun 2023. Dari sini mereka ingin ciptakan Kemenkumham sesuai resolusi 2023, yakni PASTI dan BerAKHLAK.
Ia menjelaskan, Kemenkumham harus mampu bekerja cepat, tepat dan ikhlas dengan hasil yang akuntabel. Muaranya adalah untuk produktivitas demi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pada akhirnya kami ingin Kemenkumham bisa merealisasikan nilai yang sejalan dengan reformasi birokrasi dan zona integritas," kata Sofyan.
Baca Juga: Kepolisian Samarinda Menyelidiki Kasus Longsor di Area Tambang Batuas