TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Maju Mundur Kebijakan Pemkot Samarinda di Tengah Pandemik COVID-19

DPRD akan gelar rapim dan meminta penjelasan eksekutif

Syaharie Jaang Wali Kota Samarinda (IDN Times/Yuda Almerio)
Verified
M Zulkifli Nurdin

Samarinda, IDN Times - Relaksasi baru saja dicanangkan oleh Pemkot Samarinda mulai 1 Juni lalu, namun tiba-tiba beredar kabar Surat Keputusan Wali Kota Samarinda bernomor 360/222/HK-KS/V/2020, mengenai perpanjangan ketiga masa tanggap darurat wabah pandemik virus corona alias COVID-19 dari 30 Mei lalu hingga 30 Juli. Surat ini beredar di sejumlah platform baik media sosial, maupun pesan layanan wahtsapp.

Menyikapi perpanjangan tanggap darurat di masa relaksasi ini, Ketua Komisi III, DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani melalui telpon selulernya, Sabtu (6/6) menuturkan kalau langkah pemerintah sangat plinplan alias maju mundur di tengah pandemik saat ini.

"Sekarang kita relaksasi, oke. Tapi relaksasi itu yang seperti apa, dampaknya ke masyarakat bagaimana. Kemudian ada kebijakan begini. Ya tentu membuat bingung masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Hari Kelima Fase Relaksasi, Warung Makan di Samarinda Kembali Ramai

1. DPRD akan meminta penjelasan dari Pemkot Samarinda

SK Wali Kota Samarinda yang mengatakan perpanjangan masa pandemik COVID-19 berlaku hingga akhir Juli mendatang (IDN times/Istimewa)

Tak ingin masyarakat larut dalam dilema akibat kebijakan pemerintah, Angkasa menegaskan kalau pihaknya pada Senin (8/6) akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) dan meminta penjelasan perihal relaksasi yang diikuti dengan perpanjangan masa darurat pandemik.

"Nanti kami juga akan melakukan hearing kepada pemerintah mengenai kebijakan itu urgensinya apa," jelasnya.

2. Pemkot harus berhati-hati memilih kebijakan

Aksi tunggal protes penanganan COVID-19 ke pemerintah (IDN Times/Indah Permata Sari)

Di tengah euporia ekonomi Samarinda yang kembali bergairah, Angkasa sebagai perwakilan rakyat tentu tak menginginkan jika pemerintah salah dalam mengambil langkah kebijakan saat masa pandemik COVID-19 seperti saat ini.

"Kalau tidak ada pekerjaan pemerintah, ekonomi akan kolaps. Di mana buruh bisa bekerja, di mana pedagang bisa berjualan," katanya.

"Diperlukan kehati-hatian dan ketegasan dalam mengambil sikap. Dapur masyarakat harus tetap bisa berasap. Sambil memperhatikan perkembangan pandemik saat ini," sambungnya.

Baca Juga: Positif Tambah 8, KKP Samarinda Gelar Rapid Test dan Swab Massal

Topik:
samarinda
Virus corona di kaltim
COVID-19
virus corona
corona
coronavirus
Berita Terkini Lainnya

Ketua DPRD PPU: Lahan Eks Kebun Sawit Segera Dibagikan ke Warga

Kebakaran di Banjarmasin Sudah Tembus 78 Kasus pada Pertengahan 2023

Aksi Keji Warga Kandangan Bacok Lansia hingga Berakhir ke Polisi

7 Desa di Perbatasan dengan Malaysia Sudah Nikmati Listrik 24 Jam

Para Guru di Kaltim Sampaikan Aspirasi Pendidikan pada OIKN

Angin Kencang Menyebabkan Kerusakan Fasilitas Publik di Tanjung Selor

TNI AL di Tarakan Gagalkan Penyelundupan 64 Karung Pakaian Bekas

SMK di Kaltim Mencetak Tenaga Kerja Andal Siap Kerja

Pemprov Kaltim Rehabilitasi 300 Rumah Tidak Layak Huni di Kutai Timur

Jemaah Haji Kalsel dan Kalteng Meninggal Dunia Sebanyak 14 Orang