Pemindahan IKN, Masalah Tanah Berpotensi Picu Konflik Sosial

2. Transmigrasi disiapkan semua oleh pemerintah, sementara masyarakat asli dapat apa?

Raida menjelaskan perhatian pemerintah pada suku Dayak Paser Balik tidaklah sebanyak kepada transmigran.

"Transmigrasi didatangkan oleh pemerintah pusat, sehingga tanah kami terbagi dengan transmigran yang dibiayai mulai tempat tinggal, jatah hidup, tanah semua disediakan dengan legalitas resmi seperti sertifikat. Kami sebagai warga asli di Kecamatan Sepaku tidak ada perhatian sampai segitu. Itulah yang kami bicarakan (dalam rapat)," katanya saat dihubungi IDN Times melalui sambungan telepon.

Raida meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat agar tak ada kecemburuan masyarakat asli dengan pendatang. Menurutnya, "Kami, terutama kepala adat, minta dilibatkan kalau pemerintah membicarakan terkait IKN. Supaya terbuka intinya, transparan dengan orang-orang adat. Supaya tidak ada kecemburuan sosial sehingga tidak timbul nanti gesekan di lapangan," kata Raida.

Ia menambahkan, "Kami mendukung IKN 100 persen tapi dengan konsekuensi kami dilibatkan, dan terbuka dengan kami sebagai warga asli dengan budaya kami pun harus diutamakan dan dilestarikan." 

Raida menilai masalah tanah dan budaya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada pemerintah. Suku Dayak Paser Balik yang telah turun temurun tinggal di Sepaku jangan sampai dirugikan karena rencana pemindahan ibu kota.

"Jangan sampai masyarakat adat dirugikan karena tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang legal. Yang paling krusial adalah masalah tanah dan budaya. Karena ketika tempat tinggal, tempat kami hidup itu kan hubungannya dengan budaya. Status komunitas kami ini, nah!"