Pemkot Balikpapan Tetap Eksekusi Lahan Rumah Sakit yang Bermasalah

2. Pemkot Balikpapan menolak menunggu putusan pengadilan

Dalam kasus ini, Zulkifli memastikan, Pemkot Balikpapan menolak mengindahkan permintaan para penghuni rumah agar menunggu putusan Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Sebagian warga memang melayangkan gugatan perdata keabsahan kepemilikan lahan di kawasan tersebut. 

“Silakan mereka menggugat, kami juga ada dasar legalitas dan dasar regulasi bahwa aset daerah dan negara tidak bisa disita jaminan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan pun menghormati keputusan pengadilan soal gugatan warga. Dengan membayar putusan ganti rugi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi keputusan pengadilan. 

“Kami sudah pengalaman menangani seperti ini, contohnya pada kasus Cemara Rindang, aktivitas kegiatan masih terus berlanjut tanpa harus ditutup,” jelasnya.