Sidang Praperadilan Pencabulan Tertunda, Ini Klarifikasi Polda Kaltim

2. Kuasa hukum korban kembali ingatkan soal kasusnya

Mengenai keterangan yang dilontarkan kuasa hukum tersangka soal keterangan korban disebut tidak bisa menjadi alat bukti, Kuasa Hukum Korban Siti Sapurah atau Ipung justru meminta kepada kuasa hukum tersangka agar bersama-sama bicara berdasarkan hukum.

Untuk anak berhadapan hukum (ABH), kata dia, baik menjadi korban maupun pelaku, maka harus mengacu ke sistem peradilan pidana anak. Yakni bukan jerat KUHP yang menjadi acuan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pelaku orang dewasa dan korban dewasa.

Jika anak berhadapan dengan hukum maka harus mengacu ke UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ia menegaskan lagi, untuk kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak yang sudah menjadi kejahatan luar biasa setelah dikeluarkannya Perpu 1/2016 dan sudah menjadi UU 17/2016 yang khusus mengatur kejahatan seksual terhadap anak, yaitu pasal 81 juncto 82 dan yang terkait UU 23/2002 dan UU 35/2014 tentang Perubahan Pertama yaitu perlindungan anak.

"Sedangkan UU 11/2016 tentang Perubahan Kedua UU 23/2002 tentang Perlindungan anak yang khusus mengatur perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur," jelas Ipung.

Lanjut dia, dalam peraturan tersebut, keterangan anak bisa menjadi alat bukti dan cukup dua alat bukti saja. Karena kasus anak disebut bersifat khusus atau lex specialis. Yakni jika kasusnya melibatkan orang dewasa, bisa menggunakan peraturan umum atau KUHP dan keterangan anak tidak bisa dijadikan bukti.