TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Demokrat Kaltim Klaim Solid Dukung AHY dan Anggap Moeldoko Ilegal 

Demokrat Kaltim ancam hukum pengurus pro KLB Sumut

Max Sopacua sudah hadir di KLB Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Kecamata Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. (Istimewa)

Balikpapan, IDN Times - Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim)  tetap solid memberikan dukungan pada struktur kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka menganggap hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Mandailing Natal Sumatra Utara (Sumut) adalah ilegal.

Seperti diketahui, putusan KLB tokoh senior partai menunjuk Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Partai Demokrat Kaltim solid dan setia kepemimpinan AHY sebagai Ketum sah Kongres V Partai Demokrat di Jakarta tahun 2020 lalu,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltim Edy Rusani, Minggu (7/3/2021).

Baca Juga: Balikpapan Youth Spirit, Komunitasnya Anak Muda Cinta Balikpapan

1. Demokrat Kaltim membuat pernyataan dukungan ke AHY

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Partai Demokrat Kaltim sudah membuat surat pernyataan resmi dukungan kepemimpinan pengurus AHY. Surat dukungan dibuat menyusul konflik dualisme kepemimpinan di tubuh partai. Para tokoh senior partai berlambang bintang mercy ini mendorong pelaksanaan KLB di Mandailing Natal.

Hasil KLB pun secara aklamasi menunjuk Moeldoko menggantikan kepengurusan AHY.

“Ketua DPD dan seluruh DPC Demokrat di Kaltim sudah membuat surat pernyataan setia dan loyal ke AHY,” tegas Edy.

Dalam surat pernyataan tersebut, Edy memastikan, pengurus partai di Kaltim tidak pernah menyerahkan suara pada siapa pun. Pengurus partai Kaltim hadir dalam pertemuan KLB, menurutnya secara otomatis suaranya dianggap tidak sah sesuai ketentuan ADART partai. 

“Mereka yang punya hak suara kan para ketua DPD dan DPC, kalau perwakilan saja tidak sah,” tuturnya.

2. Demokrat Kaltim tidak kirimkan perwakilan dalam KLB di Sumut

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Pengurus DPD Demokrat Kaltim memastikan tidak mengirimkan perwakilan dalam dalam KLB Partai Demokrat di Sumut. Sejak awal, Kaltim memang menolak agenda pelaksanaan KLB untuk menggusur kepemimpinan AHY.

“Tidak ada pengurus Partai Demokrat di Kaltim yang berangkat ikut KLB,” ungkap Edy.

Edy mengatakan, pengurus DPC Demokrat di Kaltim dilaporkan masih berada di wilayahnya masing-masing selama KLB berlangsung. Demikian pula Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang yang sedang menyelesaikan jenjang pendidikan doktoral di salah satu perguruan tinggi di Surabaya.

“Kami sudah melaporkan posisi Ketua DPD ke pusat. Malamnya, kami menggelar rapat koordinasi daerah lewat aplikasi Zoom dipimpin langsung Ketua DPD Kaltim dan Ketua DPC Demokrat se Kaltim,” paparnya.

3. Pengurus Demokrat ikut KLB akan ditindak tegas

Moeldoko tiba dengan mengenakan jaket Demokrat di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). (Dok.IDN Times/istimewa)

DPD Demokrat Kaltim menyatakan, akan menindak tegas pengurus DPD dan DPC yang menghadiri KLB di Mandailing Natal Sumut. Pengurus Demokrat di Kaltim sudah sepakat tetap memberikan dukungan pada Ketum AHY.

Ancaman pemberian tindakan tegas pun sudah disampaikan bagi pengurus yang tetap berangkat.

“Kalau ada bukti nama-nama perwakilan dari Kaltim pasti akan ditindak tegas,” tutur Edy.

Penerapan sanksi tegas berupa pencabutan kartu tanda anggota (KTA) sebagai anggota Demokrat. Selain itu, DPD Demokrat Kaltim pun tidak segan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

“Karena sudah jelas pemilik suara sah tidak pernah memberikan mandat lisan dan tertulis,” ungkapnya.

Komitmen pengurus DPD Demokrat Kaltim sudah disampaikan ke DPP sebelum pelaksanaan KLB. Termasuk pula pernyataan para pengurus DPC Demokrat di Kaltim.

Baca Juga: Kaltim Diminta Menerapkan PPKM Mikro, dengan Dua Provinsi Lain

Berita Terkini Lainnya