YLKI: Labelisasi BPA Free Adalah Hak Asasi Konsumen

2. Penolakan dari pelaku industri dan Aspadin dalam pelabelan BPA Free

Rencana BPOM menerbitkan aturan soal BPA Free ke galon guna ulang memperoleh penolakan dari industri dan Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan). Bagaimana pendapat anda?

Kalau itu sih gak aneh ya, selaku asosiasi perusahaan, kalau akan diatur dan regulasinya ditingkatkan pasti akan mencoba untuk melawan, di semua sektor seperti itu, jadi bukan sesuatu yang aneh. Baik Aspadin, Gapmmi (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia), dan yang lain bila ada regulasi baru pasti akan mencoba habis-habisan untuk mendelay atau menggagalkan regulasi itu. 

Jadi misalnya, Kemenkes atau Badan Kebijakan Fiskal akan membuat kebijakan cukai plastik, minuman terkena cukai, mereka ini kan akan melawan. Sekarang ga usah jauh-jauh, yang masih baru lah, Kemenkes sampai sekarang tidak mau menerapkan kebijakan pengendalian atau standarisasi kandungan bahan garam, gula, dan lemak.

Mereka (asosiasi) kan akan melawan. Padahal itu kan dimensinya untuk kesehatan. 

Sampai sekarang aturan ini tidak berjalan, karena Kemenkesnya nyalinya kecil sehingga perlawanan Gapmmi juga keras. Sampai sekarang tidak dilakukan. Padahal aturan ini harus segera dilakukan, karena penyakit tidak menular saat ini kan tinggi, kaitan persoalan gaya hidup. 

Kenapa begitu sulit dalam menerbitkan suatu aturan dalam memberikan perlindungan pada konsumen?

Kementerian Perindustrian bahkan menjadi barrier (penghalang) bagi Kementerian Kesehatan dan BPOM ketika akan membuat standarisasi lebih tinggi, dengan tesis bahwa itu akan menurunkan kinerja industri dan sebagainya. Padahal itu tidak terbukti, mosok melindungi kesehatan masyarakat tidak boleh?

Kaitan kasus BPA ini kan untuk meningkatkan standarisasi kesehatan bagi konsumen dalam konteks informasi maupun peningkatan standar lebih tinggi.

Standar peluruhan BPA ke makanan-minuman sebesar 0,6 mg/kg itu kan memang tidak melanggar. Tetapi bila standarnya semakin tingginya akan semakin baik. 

Meskipun memang dalam konteks industri dan BPOM sudah mengkaji itu sehingga akan ada masa transisi bagi mereka untuk persiapan secara infrastruktur dan sumber daya manusia. 

3. YLKI mendukung BPOM dalam kaitan perlindungan konsumen

Bagaimana sikap YLKI sendiri kepada BPOM dalam kaitan perlindungan konsumen?

Kalau YLKI melindungi BPOM dalam kaitan perlindungan konsumen, ya sudah seharusnya. Kalau perlu nanti disasar yang lain-lain, dari BPA dan kontaminan-kontaminan lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Memang kalau per sektor tidak melanggar batas maksimum ditentukan, tetapi kalau terakumulasi dalam kurun waktu tertentu akan membawa dampak negatif bagi tubuh kita. 

Kaitan survei galon guna ulang di mana BPOM ada kandungan BPA , terminologi sangat mengkhawatirkan itu harus sangat clear. Angkanya berapa? Saya tidak melihat angkanya berapa, apakah 0,6  atau di atas 0,6 atau seperti apa? Harus tegas angkanya agar masyarakat juga perlu tahu itu. 

Bagaimana sih perhitungan riil tentang batas ambang batas galon guna ulang?

Batas ambang 0,6 mg/kg itu kan untuk konteks produksi ya, belum dihitung konteks distribusi dan display. Kalau prosesnya tidak memenuhi standar, itu (batas ambang) bisa meningkat. Karena terpapar sinar matahari, terpapar sumber panas lain, terpapar bau, dan proses penyimpanannya seperti apa juga.

Kami sendiri juga akan melakukan survei untuk melihat (proses produksi) ulang dari hulu hingga hilir industri AMDK itu.  Kalau produksinya sudah betul, tetapi kalau dari tengah hingga hilirnya tidak betul, akhirnya membuat terkontaminasi lebih tinggi. 

Aspadin dalam sebuah wawancara di televisi menyebutkan, pada dasarnya tidak ada  batas kedaluwarsa (pada galon guna ulang). Menurut saya itu aneh, wong tabung elpiji saja ada batas kedaluwarsa, mosok galon untuk makanan tidak kedaluwarsa? Untuk perut kita, makanan kita. Mereka (Aspadin) mengatakan sekitar 60 kali batas pemakaian. Siapa bisa mengontrol batas penggunaan tabung hanya 60 kali?