TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bahaya Lahirnya Klaster Baru, IDI Kaltim Minta Pilkada Ditunda

Tiap hari angka positif COVID-19 di Kaltim terus bertambah

Ilustrasi kampanye terbuka (IDN Times/Nana Suryana)

Samarinda, IDN Times - Pesta demokrasi lima tahun sekali pada 9 Desember 2020 mendatang dalam baying-bayang virus corona atau COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim pun menyarankan jika pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota baiknya ditangguhkan. Tujuannya tak lain menghindari penularan yang semakin masif dan lahirnya klaster pilkada.

“Jika melihat dari sisi kesehatannya memang sebaiknya (pilkada) ditunda saja,” ujar dr Nataniel  Tandirogang, ketua IDI Kaltim saat dikonfirmasi pada Kamis (24/9/2020) petang.

Baca Juga: Paslon Tunggal, Rahmad-Thohari Dapat Posisi Kanan di Kertas Suara

1. Menyarankan kampanye virtual atau dalam jaringan

dr Nataniel Tandirogang, Ketua IDI Kaltim (Dok.IDN Times/Istimewa)

Virus corona paling cepat menyebar di kerumunan. Itulah yang menjadi alasan klaster pilkada bisa saja terjadi, lebih-lebih saat kampanye tiba. Kata Nataniel potensinya sangat besar dan tak bisa dihindari. Ketika kampanye terjadi, lazimnya menghimpun orang banyak untuk mendengarkan visi dan misi dari para kandidat kepala daerah/wakilnya.

Lebih berbahaya apabila pelaksanaannya tak ikuti protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, jaga jarak hingga cuci tangan.

“Makanya kami sarankan agar kampanye virtual saja,” tegasnya.

2. Minta penyelenggara pilkada lebih bijak menyikapi bahaya virus corona

Simulasi Pilkada Serentak 2020 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Nataniel menyebut, pencoblosan di kotak suara pada 9 Desember mendatang juga bisa berpotensi membentuk klaster pilkada. Lebih-lebih dengan adanya orang tanpa gejala (OTG/sekarang suspect). Bisa saja saat pemilihan, kelompok tersebut juga turut serta di TPS.

Kondisi inilah yang harus diperhatikan para penyelenggara pesta demokrasi, KPU dan Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Jangan sampai saat hari pencoblosan, protokol kesehatan tak diperhatikan.

“Memang dilematis. Kami harap KPU maupun Bawaslu bijak menyikapi persoalan ini. Jika memungkinkan, tak ada TPS di dalam ruangan, semuanya di lapangan terbuka,” pintanya.

Baca Juga: Mencuri Jahe, Buruh Angkut di Samarinda Terancam Penjara 5 Tahun

Baca Juga: Waduh! Petani Kaltim dalam Gempuran Industri Ekstraksi “Emas Hitam” 

Berita Terkini Lainnya