Pengamat: Penegak Hukum Cenderung Tak Berdaya dengan Kasus Minerba

2. Lokasi penyulingan minyak ilegal diduga dibekingi kelompok penguasa

Dia menuturkan, seharusnya pemerintah memiliki desain pengawasan untuk melacak titik mana yang rawan aktivitas minyak ilegal. Pun demikian dengan aparat penegak hukum, harus ada upaya penegakan hukum terhadap aktivitas minyak ilegal agar lebih maksimal lagi sehingga bisa dapat memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik lancung tersebut.

Namun bisa jadi, ada juga aspek lain yang mempengaruhi aktivitas minyak ilegal ini, sehingga cenderung dilakukan terbuka atau terang-terangan, bahkan bisa dikatakan dilakukan di depan hidung pemerintah dan aparat penegak hukum. 

"Kuat dugaan aktivitas minyak ilegal ini dibekingi oleh kelompok tertentu yang memiliki kuasa dan kewenangan," tegasnya.

3. Penegak hukum cenderung tak berdaya dengan kasus minerba

Dia melanjutkan, ada kecenderungan aparat penegak hukum nampak "tak berdaya" jika berhadap-hadapan dengan bisnis ilegal semacam ini (minerba). Kurang lebih sama dengan kasus illegal mining yang sulit diurai.

Padahal mereka punya perangkat yang memadai untuk mengungkap kasus. Itu sebabnya, Koordinator Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Unmul ini juga menuturkan, bukan tak mungkin pemerintah dan aparat turut bermain di dalamnya.

Logikanya begini, bagaimana aktivitas minyak ilegal ini berani terang-terangan tanpa beking dari orang yang punya kuasa dan kewenangan? 

"Ini yang mesti dicari dan dikejar, agar soal aktivitas minyak ilegal ini bisa dihentikan sampai ke akarnya," tegasnya lagi.