Cegah Virus Corona Pegawai Pemkab Penajam Paser Utara Kerja dari Rumah
Kantor Bupati Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), memerintahkan seluruh pegawai Pemkab PPU baik berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Tenaga Harian Lepas (THL) untuk work from home atau bekerja dari rumah.
"ASN dan THL Pemkab PPU itu, bukan diliburkan melainkan tetap bekerja dari dan di rumah sejak hari ini hingga Selasa (31/3) depan hal ini dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemkab," ujar Sekda PPU, Tohar yang juga penanggung jawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 PPU, kepada IDN Times, pada Senin (23/3) di ruang kerjanya.
1. Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud terbitkan surat edarannya tentang tindak lanjut penyesuaian sistem kerja ASN
Posko Gugus Tugas Gugus Tugas Pencegahan Penularan COVID-19 PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)Dibeberkannya, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud mengatur hal ini melalui surat edaran nomor : 061.2/257/TU.Pim/063/ORTAL tentang tindak lanjut penyesuaian sistem kerja ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemkab PPU.
Tohar berharap, kebijakan bagi ASN dan THL untuk work from home tersebut mengurangi risiko pegawai PPU menjadi carrier atau pembawa yang COVID-19.
Selain itu ASN agar tetap bekerja dengan menggunakan peralatan komunikasi yang ada.
"Kami juga berharap agar terbangun kesadaran kolektif, bahwa mencegah dan berusaha mencegah ini perlu kerja keras dan bersifat sinergis," tegas Tohar.
Baca Juga: Pemkab Penajam Paser Utara Tangani 18 Kasus Terkait Virus Corona
2. Tidak berlaku bagi ASN dan THL SKPD pelayanan dan pegawai bagian Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 PPU
THL dan ASN lingkup Pemkab PPU (IDN Times/ Ervan Masbanjar)Ia menambahkan, kebijakan work from home tersebut tidak berlaku bagi ASN dan THL yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan langsung ke masyarakat.
Jadi mereka tetap bekerja yang diatur oleh masing-masing Kepala SKPD. Ini juga berlaku bagi pegawai yang masuk dalam bagian Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 PPU.
Untuk diketahui, lanjut Tohar, bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat Administrator Pemkab PPU harus tetap melaksanakan tugasnya di kantor sehingga, penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
3. ASN yang bekerja di rumah harus tetap absen ke atasannya langsung melalui sarana komunikasi
Rapat teknis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)Tohar menerangkan, ASN yang bekerja di rumah harus tetap melaporkan kehadiran bekerja ke atasannya langsung melalui sarana komunikasi dan siap setiap saat bila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Penyesuaian sistem kerja ini tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan.
"ASN dan THL yang sedang melaksanakan work from home, harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan keselamatan," tukasnya.
Selain itu, tambahnya, untuk penyelenggaraan rapat-rapat dilakukan secara teleconference dengan memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Namun apabila berdasarkan urgensi harus tetap diselenggarakan, maka rapat dapat diselenggarakan dengan memperhatikan jarak aman antar peserta sebagaimana social distancing.
"Bupati juga mengingatkan agar seluruh ASN dan THL agar mengaktifkan sarana komunikasi pribadi, guna memudahkan koordinasi kedinasan," pungkas Tohar.
Baca Juga: [Update] 1 PDP dan 9 ODP Virus Corona di Penajam Paser Utara
