Pilkada Serentak, Ini Pesan Pangdam Mulawarman dengan Prajuritnya
IDN Times/Istimewa
Balikpapan, IDN Times - Panglima Komando Militer VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subiyanto menegaskan prajurit TNI harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada serentak September mendatang. Jaminan netralitas TNI dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi harus diterapkan, meskipun ada bakal calon yang maju dengan latar belakang militer.
“TNI harus tetap netral, itu perintah dari saya,” tegas Subiyanto usai memimpin upacara pembukaan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer tahun 2020 di Makodam VI/Mulawarman, Jumat (14/2).
1. Pangdam perintahkan polisi militer tingkatkan pengawasan
romadecadeBerdasarkan bursa pencalonan untuk Pilwali Balikpapan, dua bakal calon independen yakni Agus Lakstiko yang berpasangan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Suharto dan Letkol Caj Solehuddin Siregar. Itu sebabnya, Subiyanto telah memerintah Polisi Militer untuk mengawasi penerapan jaminan netralitas prajurit TNI dalam pelaksanaan pilkada nanti. Menjaga netralitas itu penting, itu sebab dia akan menindak tegas saat menemukan prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik. Misalnya, mendukung salah satu calon dalam pelaksanaan pilkada.
“Kita harus netral saat Pilkada dan pengawasan itu adalah tugas Polisi Militer (POM),” tegasnya.
2. Pilkada di sembilan kabupaten/kota di Kaltim jadi fokus pengawasan
Ilustrasi pilkada serentak 2020. kpu.go.idDari 270 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada di Indonesia, sembilan kabupaten/kota di Kaltim termasuk di antaranya yakni Paser, Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahulu, Bontang, Kutim dan Berau. Ia menjelaskan pihaknya telah memberikan perintah kepada jajaran untuk meningkatkan pengawasan khususnya dalam mengantisipasi keterlibatan prajurit TNI dalam suksesi di pilkada.
“Trennya sekarang soal pilkada, kita harus netral,” tegasnya.
3. Kegiatan media sosial para prajurit akan diawasi
Pexels.com/picjumbo.comSelain itu, dirinya juga memerintahkan kepada polisi militer untuk mengawasi kegiatan prajurit ketika menggunakan media sosial atau medsos sehingga tidak terlibat dalam praktik ujaran kebencian yang dapat menimbulkan provokasi di masyarakat.
“Kami minta agar aktivitas prajurit TNI di medsos juga diawasi, agar tidak terlibat kegiatan yang menyimpang atau yang bersifat provokasi di masyarakat,” pungkasnya.