Samarinda, IDN Times - Dua masalah utama yang selalu menyelimuti ketersediaan dan penyaluran (pendistribusian) pupuk bersubsidi di daerah. Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) memetakan permasalahannya meliputi kuota serta proses distribusi pupuk.

"Kuota dan tidak sampainya distribusi, ini masalah utamanya. Dan selalu itu-itu aja," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani saat Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) se Kalimantan Timur Tahun 2021 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan  dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Kamis 23 September 2021.

Baca Juga: Kesembuhan Tinggi dan Kasus Aktif Terus Berkurang di Kaltim 

1. Peningkatan tata kelola distribusi pupuk

https://paktanidigital.com/artikel/bahaya-pupuk-kimia/#.X9y75nUQ_IU

Guna mengantisipasi terulang dan selalu terulang permasalahan kuota dan distribusi, Ketua KPPP Kaltim ini menegaskan perlu tata kelola yang lebih baik dan selalu dilakukan evaluasi, selain pengawasan dan transparansi.

Di tingkat petani dan kelompok tani, lanjut Sa'bani, harus tetap dan selalu diberikan pembinaan agar memiliki kemampuan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang baik.

2. Kota/kabupaten harus memprediksi jumlah produksi pertanian

Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota (pemerintah daerah), khususnya dinas pertanian atau yang membidangi pertanian, harapnya, harus mampu memprediksi berapa jumlah produksi yang ingin dicapai jenis tanaman apa luasan lahannya berapa, serta sistem tanamnya bagaimana.

"Harus diprediksi, sehingga diketahui pupuknya berapa banyak diperlukan. Juga, pestisida untuk membunuh hama atau serangga," ungkapnya.

Baca Juga: Gubernur Heran, Kenapa Balikpapan dan Kukar Masih PPKM Level 4