DPRD Kaltim Pertanyakan Aktivitas Bongkar Muat di Perairan Muara Berau
Ilustrasi tongkang mengangkut batu bara (IDN Times/Yuda Almerio)
Samarinda, IDN Times - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan kontribusi operator pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan terminal alih muat barang. PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) ditunjuk melayani jasa kepelabuhan di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara (Kukar).
“Nah, itu (makanya) kami panggil hearing (rapat dengar pendapat). Apakah dari kegiatan itu (PTB di Muara Berau) menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk daerah,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, Rabu (17/2/2021).
1. Konsesi Pelabuhan Tiga Bersaudara sempat terkendala aturan
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Dok. Humas DPRD Kaltim/istimewa)Informasi dihimpun IDN Times, PTB sudah lama mengantongi izin bongkar muat di Muara Berau. Itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 327/2010 dan perusahaan ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelabuhan atau BUP.
Lokasinya di Muara Berau dan Muara Jawa. Rupanya, lampu hijau yang diberikan satu dekade lalu hanya sebagai pemandu dan penundaan kapal.
Tidak untuk aktivitas bongkar muat kapal.
Adanya perubahan regulasi oleh pemerintah dalam PP 61/2009 Tentang Kepelabuhan menjadi PP 64/2015 menjadi penyebab. PTB harus menyesuaikan dengan aturan.
Dan untuk menjalankan fungsi itu, PTB harus mengantongi izin konsesi dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Samboja untuk Muara Jawa.
“Lahirnya konsesi pada 4 Desember 2020, mereka sudah punya izin untuk STS di Muara Berau. Artinya semua kegiatan di Muara Berau berada di bawah PTB," tutur Hasanuddin.
Baca Juga: Gubernur Kaltim: Pesan Presiden IKN di Kaltim Lanjut Usai Pandemik
2. Menggali celah PAD lewat tarif dari aktivitas bongkar muat di Muara Berau
Ilustrasi tongkang angkut batu bara. IDN Times/Mela HapsariPolitisi Partai Golkar ini berharap kegiatan STS atau alih muat barang mampu memberikan keuntungan bagi daerah. Salah satunya lewat aturan penarikan tarif.
Mulai dari aktivitas pemandu, penundaan kapal hingga bongkar muat.
“Kalau tidak, kita tidak dapat apa-apa dari kegiatan di Muara Berau itu,” tutur Hasanuddin.
3. Bersyukur Muara Berau sudah punya pengelola
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Nova WahyudiMeskipun begitu, Hasanuddin mensyukuri penunjukan PTB sebagai operator di perairan Muara Berau. Perairan ini sempat tidak ada pengelola sama sekali.
Sebab itu, PTB sebagai BUP diharapkan mampu memaksimalkan potensi bisnis perairan laut Kukar. Imbasnya adalah diterimanya PAD bagi warga Kaltim.
“Untuk pengadaan PAD nanti, kami akan rumuskan regulasinya,” pungkasnya.
Baca Juga: 15 Kasus Anak Tenggelam di Lubang Eks Tambang Kaltim Tak Tuntas Diusut
