Audiensi Batal, Aliansi Balikpapan Melawan Desak Kenaikan PBB Dibatalkan
Balikpapan, IDN Times – Audiensi Aliansi Balikpapan Melawan dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, yang rencananya berlangsung pada Jumat (29/8/2025) batal terlaksana. Asisten I Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menyampaikan bahwa Wali Kota sedang berada di Jakarta untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Istana Negara.
“Jadi Wali Kota memang mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk hadir secara langsung. Jadi Pak Wali memang tidak berada di tempat,” kata Zulkifli.
Sebelumnya, pada Senin (25/8/2025), puluhan massa Aliansi Balikpapan Melawan menggelar demonstrasi menuntut Pemkot Balikpapan membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam aksi tersebut, massa juga gagal bertemu dengan Wali Kota karena Rahmad Mas’ud sedang berada di Sulawesi Barat untuk kunjungan kerja.
1. Jadwalkan ulang pertemuan
Zulkifli menuturkan, karena mahasiswa tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Wali Kota, maka rencana audiensi akan dijadwalkan ulang.
“Kita akan carikan jadwalnya menyesuaikan. Dari aliansi tetap meminta langsung bertemu Wali Kota,” kata Zulkifli.
Di sisi lain, ia menambahkan bahwa kenaikan PBB di Balikpapan juga sudah ditunda mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri.
“Sesuai edaran Mendagri kan ditunda, ya kita ikuti itu,” ujarnya.
2. Aliansi tetap desak pembatalan kenaikan
Koordinator Aliansi Balikpapan Melawan, Hendrikus, mengaku kecewa karena kembali gagal bertemu dengan Wali Kota.
“Jelas kami kecewa, karena kan sudah dijadwalkan hari ini bertemu,” ucapnya.
Jika tidak ada kejelasan soal audiensi yang dijadwalkan ulang pada Senin (1/9/2025), Hendrikus menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi lanjutan.
“Pada prinsipnya tuntutan kami tetap sama, yaitu mendesak Pemkot Balikpapan membatalkan kenaikan PBB,” tegasnya.
3. PBB Balikpapan: naik, didiskon, lalu ditunda
Kenaikan PBB di Kota Balikpapan belakangan menuai sorotan. Bermula dari warga bernama Arif Wardhana yang kaget karena tagihan PBB tanah orang tuanya melonjak drastis, dari Rp305.850 (plus denda) pada 2024 menjadi Rp9.564.782 atau naik sekitar 3.000 persen.
Belakangan, pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan signifikan tersebut disebabkan kesalahan teknis yakni salah pencatatan lokasi zona nilai tanah (ZNT). Pemerintah lalu meralat tagihan menjadi Rp2.471.520 untuk tanah seluas 1 hektar di Balikpapan Utara itu. Bahkan diberikan stimulus, sehingga PBB yang harus dibayar hanya Rp617.880.
Setelah ramai pemberitaan mengenai lonjakan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan menunda kenaikan PBB.
