Bahaya Lahirnya Klaster Baru, IDI Kaltim Minta Pilkada Ditunda

Virus corona paling cepat menyebar di kerumunan. Itulah yang menjadi alasan klaster pilkada bisa saja terjadi, lebih-lebih saat kampanye tiba. Kata Nataniel potensinya sangat besar dan tak bisa dihindari. Ketika kampanye terjadi, lazimnya menghimpun orang banyak untuk mendengarkan visi dan misi dari para kandidat kepala daerah/wakilnya.

Lebih berbahaya apabila pelaksanaannya tak ikuti protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, jaga jarak hingga cuci tangan.

“Makanya kami sarankan agar kampanye virtual saja,” tegasnya.

Nataniel menyebut, pencoblosan di kotak suara pada 9 Desember mendatang juga bisa berpotensi membentuk klaster pilkada. Lebih-lebih dengan adanya orang tanpa gejala (OTG/sekarang suspect). Bisa saja saat pemilihan, kelompok tersebut juga turut serta di TPS.

Kondisi inilah yang harus diperhatikan para penyelenggara pesta demokrasi, KPU dan Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Jangan sampai saat hari pencoblosan, protokol kesehatan tak diperhatikan.

“Memang dilematis. Kami harap KPU maupun Bawaslu bijak menyikapi persoalan ini. Jika memungkinkan, tak ada TPS di dalam ruangan, semuanya di lapangan terbuka,” pintanya.

Dia juga menambahkan, agar KPU dan Bawaslu bisa tegas kepada para calon kepala daerah maupun simpatisannya untuk taat dengan protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Jika tidak sanksi bisa diberikan, sebab virus tak main-main. Jangan dianggap sepele. Korban  sudah ada. Hingga kini jumlahnya akumulasi positifnya di Kaltim sudah mencapai 7.459 kasus. Sebanyak 286 di antaranya meninggal dunia, syukur 5.025 pasien alami kesembuhan, menyisakan 2.148 orang dalam perawatan.

“Ingat, jangan sampai protokol kesehatan diabaikan kemudian menambah klaster baru lagi di Kaltim,” pungkasnya.