Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Banjarmasin Siapkan Rp15 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

Makanan kantin umum dan sekolah di Banjarmasin

Banjarmasin, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), hingga kini belum dapat dijalankan. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar melalui APBD.

1. Menunggu petunjuk teknis dari pemerintah

Edy Wibowo

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Banjarmasin Edy Wibowo menjelaskan, anggaran tersebut sudah tersedia dan siap digunakan begitu regulasi atau petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat diterbitkan.

"Anggaran MBG sebesar Rp10-15 miliar telah kami siapkan, namun kami masih menunggu juknisnya terlebih dahulu," ujar Edy saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Edy, juknis tersebut akan menentukan apakah program ini akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) atau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial.

Sebagai contoh, di Kota Banjarmasin sendiri, ada sekitar 88.000 siswa mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. "Kalau satu kali makan diperkirakan Rp15 ribu, maka tinggal dikalikan saja," jelasnya.

2. Program makan bergizi gratis dianggap belum efektif

Dr Afif Khalid

Sementara itu, Akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Dr Afif Khalid, menyoroti bahwa program MBG belum berjalan efektif dan belum merata. Ia menilai hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

"Publik pasti bertanya, mengapa program MBG tidak merata? Jangan sampai terjadi kesenjangan di antara siswa di daerah terpencil yang seolah dianaktirikan," ujarnya, Jumat (10/1/2025).

3. Program MBG tidak merata

Percobaan program makan bergizi gratis di Banjarmasin.

Afif menambahkan bahwa permasalahan stunting dan kesehatan yang belum merata, ditambah pelaksanaan program MBG yang tidak optimal, berpotensi menciptakan kesenjangan sosial.

"Program MBG ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa berjalan optimal. Jika tidak, kesenjangan sosial akan semakin lebar," tutupnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Hamdani
SG Wibisono
Hamdani
EditorHamdani
Follow Us