Beasiswa Gratispol Rp288,5 Miliar Cair, Kaltim Bantu Ribuan Mahasiswa
Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menuntaskan penyaluran tiga tahap bantuan biaya kuliah melalui Program Gratispol dengan total anggaran mencapai Rp288,5 miliar.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebutkan bantuan tersebut telah menjangkau 63.603 mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di Kaltim.
“Bantuan ini sudah dirasakan puluhan ribu mahasiswa di Kaltim,” ujar Rudy dilaporkan Antara di Samarinda, Selasa (5/5/2026).
1. Biro Kesejahteraan Rakat Pemprov Kaltim diminta optimalkan bantuan
Ia juga meminta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk terus mengoptimalkan penyaluran agar manfaat program dapat dirasakan lebih cepat oleh mahasiswa. “Biro Kesra, bantuan beasiswa ini harus dioptimalkan. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Sejak tahap I hingga tahap III, anggaran tersebut telah disalurkan ke tujuh PTN dan 45 PTS di Kalimantan Timur. Program ini tidak hanya mencakup bantuan umum, tetapi juga kerja sama pendidikan, program khusus dokter spesialis, hingga dukungan bagi tenaga kependidikan.
Pada penyaluran tahap III, sejumlah perguruan tinggi menerima alokasi terbesar untuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Universitas Mulawarman (Unmul) tercatat menerima Rp61,1 miliar untuk 12.938 mahasiswa, disusul Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) sebesar Rp39 miliar untuk 7.713 mahasiswa.
Selanjutnya, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) menerima Rp13,9 miliar untuk 3.655 mahasiswa, serta Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebesar Rp12,4 miliar untuk 3.572 mahasiswa.
2. Alokasi beasiswa untuk kampus di wilayah terluar di Kaltim
Sementara itu, Poltekkes Kemenkes Kaltim memperoleh Rp10,8 miliar untuk 2.014 mahasiswa. Adapun penerima dengan alokasi terkecil adalah Politeknik Sendawar di Kutai Barat, yakni Rp201 juta untuk 57 mahasiswa.
Rudy menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Program Gratispol tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Terkait teknis pelaksanaan, Pemprov Kaltim akan segera mengirimkan surat kepada 52 pimpinan perguruan tinggi agar mengembalikan dana UKT kepada mahasiswa yang telah lebih dulu membayar secara mandiri.
3. Teknis beasiswa sesuai rekomendasi BPK
Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, mengatakan langkah tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sesuai saran BPK, Pak Gubernur diminta mengirimkan surat kepada seluruh PTN dan PTS agar segera melakukan pengembalian UKT kepada mahasiswa yang telah membayar,” jelasnya.
