Bongkar Potensi Pajak 200 Perusahaan Kutim, Polisi dan Jaksa Turun Tangan

14 Oct 2026, 11:53 WIBKab. Kutai Timur2 min read

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Bongkar Potensi Pajak 200 Perusahaan Kutim, Polisi dan Jaksa Turun Tangan

ilustrasi formulir pajak, kalkulator, dan pena untuk persiapan pajak (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)

Intinya Sih

Tim terpadu Kaltim memeriksa 200 perusahaan tambang dan perkebunan di Kutai Timur pada 13–17 Oktober 2026 untuk memverifikasi data, kewajiban pajak, dan potensi PAD.
Pemeriksaan melibatkan Bapenda, Polda, Kejati, Bea Cukai, DPRD, serta perangkat daerah; cakupannya meliputi alat berat, aktivitas tambang, batu bara, bahan bakar, dan dokumen pajak.
Sebanyak 48 perusahaan belum dapat dihubungi. Pemerintah meminta perusahaan kooperatif agar pemeriksaan profesional dan objektif dapat mengoptimalkan penerimaan daerah serta menertibkan administrasi perpajakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sangatta, IDN Times - Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memeriksa 200 perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 13–17 Oktober 2026. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menelusuri potensi pajak yang belum tergarap maksimal.

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Lora Sari, mengatakan pemeriksaan tersebut bertujuan memverifikasi data perusahaan, menelusuri kewajiban perpajakan, serta mengidentifikasi potensi penerimaan daerah.

“Pemeriksaan terhadap 200 perusahaan berlangsung pada 13–17 Oktober 2026, bertujuan memverifikasi data perusahaan, menelusuri kewajiban perpajakan, serta mengidentifikasi potensi penerimaan daerah yang belum optimal,” ujar Lora dilaporkan Antara di Sangatta, Selasa (13/10/2026).

1. Pendataan perusahaan di Kutai Timur

Kawasan bekas tambang di Tahura Bukit Soeharto, IKN. Kaltim bertekad untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan. (Dok. Humas OIKN)

Kegiatan diawali dengan entry meeting atau pertemuan awal pendataan dan pemeriksaan di Ruang Akasia, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa. Pemeriksaan dilakukan melalui verifikasi dokumen administrasi dan pengecekan langsung di lapangan untuk mencocokkan data dengan kondisi aktual perusahaan.

Tim terpadu ini melibatkan sejumlah instansi, antara lain Bapenda Kaltim, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Bea Cukai, Komisi II DPRD Kaltim, Biro Hukum Setda, serta perangkat daerah terkait di Kabupaten Kutim.

Adapun aspek yang diperiksa mencakup penggunaan alat berat, aktivitas pertambangan, penimbunan batu bara, penyimpanan bahan bakar, hingga kelengkapan dokumen perpajakan.

2. Puluhan perusahaan belum bisa dihubungi

Harga TBS di Kaltim mengalami kenaikan. (Dok. Dinas Perkebunan Kaltim)

Lora mengungkapkan, masih ada 48 perusahaan yang belum dapat dihubungi. Karena itu, tim berharap dukungan pemegang konsesi dan pemerintah daerah untuk memperlancar koordinasi agar perusahaan segera merespons permintaan data.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutim, Idham Cholid, meminta seluruh perusahaan bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

3. Tanggung jawab mendukung pembangunan daerah

Sejumlah kapal tongkang melintasi Sungai Mahakam usai mengirim batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa

Menurut Idham, kepatuhan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami tentu berharap pemeriksaan berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan, sehingga menjadi bagian pembenahan tata kelola yang memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun dunia usaha,” katanya.

Melalui pemeriksaan tersebut, Pemprov Kaltim berharap penerimaan daerah dapat dioptimalkan sekaligus mendorong tertib administrasi dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Langkah ini diharapkan turut mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim.