Bukit Soeharto Jadi Ibu Kota, Ini Kemungkinan Dampak Lingkungannya

Pemindahan ibu kota tidak hanya gedung saja tapi termasuk para pegawai dan keluarganya. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan 1,5 juta jiwa akan pindah ke ibu kota baru, meliputi PNS, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, beserta keluarganya.

Menanggapi penduduk di kawasan Bukit Soeharto yang akan bertambah 1,5 juta jiwa, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Dr. Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc. mengatakan, "Kalau memindahkan 1,5 juta orang ke daerah baru itu artinya sama dengan penduduk Balikpapan ditambah penduduk Samarinda. Bisa gak kita bayangkan kota sebesar Balikpapan dan sebesar Samarinda disatukan di Bukit Suharto. Jadi 2 kota besar disatukan di tengah-tengahnya. Jika itu terjadi maka Bukit Soeharto akan hilang," jelasnya.

Meskipun pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian Tahura Bukit Soeharto sebagai hutan lindung, Bernaulus tak yakin Tahura ini bisa dipertahankan. Kemungkinan besar area bukit Soeharto ini menurut Bernaulus bisa habis karena pembangunan infrastruktur dan perpindahan 1,5 juta manusia. Ditambah lagi para pekerja yang akan datang mencari rejeki di ibu kota baru.

Kondisi Tahura Bukit Soeharto sendiri saat ini sudah banyak yang rusak karena perambahan hutan dan pertambangan ilegal.

"Selama ini kawasan hutan selalu dianggap sebagai kawasan sisa yang belum memperoleh peruntukan final. Sehingga manakala ada rencana, ya tetap bisa dijalankan di kawasan hutan. Jadi tidak terlalu yakin saya bahwa faktor karena ini (Bukit Soeharto) hutan lindung sebagai faktor utama penghalang keputusan itu (menjadi ibu kota negara). pasti ada argumentasi lain," ujarnya.

Menurut Bernaulus sejak zaman orde baru hingga kini, hutan merupakan lahan cadangan bagi negara manakala negara memerlukan lahan kepentingan-kepentingan untuk yang lain, misalnya untuk pertambangan, pemukiman, perkebunan, dan termasuk menjadi lokasi ibu kota yang baru. 

Hutan Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Meskipun Bukit Soeharto hanya sebagian kecil dari keseluruhan hutan di Kalimantan, tetap ada dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. 

Bernaulus mengatakan, "Kalau terhadap perubahan iklim global, ya tidak signifikan dampaknya. Tapi kalau terhadap kondisi ekologi Balikpapan, Samarinda, terutama untuk kawasan Kutai Kartanegara sebagai daerah tangkapan air akan terpengaruh kuat. Sehingga ada kemungkinan terjadi banjir dan kekeringan."

Selain itu, Bernaulus juga menjelaskan Bukit Soeharto merupakan hulu dari sungai-sungai kecil di sekitarnya. Pembangunan di sekitar kawasan Bukit Soeharto dapat menyebabkan gangguan pada tata air. Selain itu risiko hilangnya keanekaragaman hayati, hutan pendidikan, serta terjadi perubahan iklim mikro dalam skala kecil.

Menurut Bernaulus, pusat pemerintahan tidak harus tersentral di satu lokasi melainkan di beberapa kota, seperti yang dilakukan oleh Jerman, Spanyol, dan Belanda.

Tapi Bernaulus pribadi merasa setuju memindahkan ibu kota negara ke Bukit Soeharto dengan beberapa kondisi. "Saya setuju dengan cara dan dengan asumsi bahwa yang dibangun nanti green city, dimana sebelum melakukan penggusuran dan penataan areal harus memperhatikan kontur (tanah), memperhatikan asosiasi tumbuhan endemik yang mungkin bisa dilindungi."

Jadi tetap ada hutan kota yang strategis. Ia juga menyarankan hindari pembangunan di daerah mata air atau daerah terjal. "Dari segi rekayasa engineering lingkungan mungkin saja itu dilakukan. Jadi saya asumsinya apabila perencanaannya begitu matang kenapa tidak," kata Bernaulus lebih lanjut.

Konsep pembangunan vertical building atau gedung-gedung tinggi misal 30-40 lantai, akan lebih hemat ruang dibandingkan horizontal yang hanya 1 atau 2 lantai saja.