Bupati: Penajam Paser Utara, Masih Zero Kasus Virus Corona

Diakuinya, Alat Pelindung Diri (APD) khusus penanganan COVID-19 memang belum tersedia cukup di PPU.

Sesuai instruksi pemerintah pusat dan Provinsi Kaltim, semua wilayah dalam keadaan darurat, maka setiap daerah diminta untuk membuat gugus tugas penanggulangan COVID-19 dengan memanfaatkan anggaran yang ada guna membiayai penanganan dan pencegahan kasus terkait virus corona.

"Karena kasus ini telah mendunia dan anggarannya juga diadakan secara darurat menggunakan anggaran yang kami miliki. Oleh karena itu saya perintahkan Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait untuk menggunakan anggarannya sesuai dengan kebutuhan," tukasnya.

Dibeberkannya, RSUD telah menyampaikan kebutuhannya sekitar Rp3 miliar dan Dinas Kesehatan sekira Rp2 miliar, total Rp5 miliar. 

"Menurut saya angka Rp5 miliaran itu masih kurang, karena penduduk PPU ada 170 ribu lebih. Kemudian PPU merupakan wilayah perlintasan manusia dan barang dari dan ke arah Kalimantan Selatan (Kalsel). Jadi tinggal kita lihat lagi kalau memang kurang maka akan ditambahkan kebutuhan anggarannya," kata Gafur.

Ia menilai, penambahan anggaran itu harus dilakukan jika memang dirasa kurang, masalah ini sangat penting jangan sampai masyarakat PPU terjangkit virus corona. Apabila satu orang terjangkit maka dengan sangat cepat penularannya ke masyarakat lain.

"Masalah dana tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan manusia. Kalau rezeki masih bisa dicari tetapi kalau nyawa tidak bisa ditukar. Dalam penangan COVID-19 di PPU ini kita juga mendapat bantuan dan dukungan dari Kodim 0913/PPU dan Polres PPU serta instansi terkait lainnya," tuturnya.

Selain itu, jelasnya, dalam rapat ini dirinya telah menyampaikan ke dinas  terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dibantu Kodim serta Polres agar memantau arus masuk orang dan barang ke PPU melalui jalur laut di pelabuhan speedboat, kapal klotok, dan feri.

Dirinya berharap, semua pihak terkait di Kabupaten PPU, sudah harus mengetahui seluruh pelabuhan yang ada di PPU, seperti Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Pantai Lango, Pelabuhan Riko, Pelabuhan Maridan, dll.

“Semua pelabuhan ini akan menjadi titik keluar-masuknya ke PPU. Oleh karenanya harus selalu dalam pengawasan kita," ujar Gafur.

Gafur menegaskan, sementara ini perjalanan dinas keluar daerah disetop, kecuali jika perjalanan itu dinilai penting dan harus dilaksanakan . Contoh seperti dirinya ketika diminta wajib untuk hadir dengan alasan kepentingan masyarakat, maka harus dilaksanakan.

"Saya juga mengimbau masyarakat untuk berada di rumah saja, sambil banyak berzikir dan berdoa. Sedangkan bagi pelajar saya ingatkan bukan libur sekolah tetapi melaksanakan belajar di rumah. Para orangtua juga mengawasi anak - anaknya jangan sampai keluyuran," katanya.