Bupati Penajam Tegaskan Mundur dari Seluruh Masalah COVID-19

Dikatakannya, dirinya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 PPU, terhitung bulan Juni 2021 akan menarik diri tidak ikut mengurus permasalahan wabah tersebut di PPU.

"Saya berikan contoh permasalahan pengadaan empat unit chamber roda empat senilai Rp2 miliar. Selama ini dianggap hanya menimbulkan masalah bagi pimpinan daerah. Padahal pengadaan Maret 2020. Saat itu, harga masker saja mulai Rp50 ribu per boks jadi Rp500 ribu, bahkan jutaan rupiah," sebutnya.

Sementara itu, kondisi ketika itu seluruh wilayah dalam status pembatasan, masih kurang perkapalan, pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemik

Sehubungan pengadaan chamber ini, Gafur mengaku kesal prosesnya berujung masalah hukum pada pejabat terkait. 

“Persoalan chamber bilik roda empat tersebut membuat saya sedikit jengkel, sebabnya pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 mengakibatkan pejabat terkait diperiksa,” ungkapnya. 

Padahal sesuai Keputusan Presiden tentang kondisi luar biasa (KLB), menurut Gafur kondisi penanganan COVID-19 seperti diibaratkan perang. Apa pun akan dilakukan agar pandemik COVID-19 mampu secepatnya diredam. 

Saat ini, Bupati Penajam dan Kepala Dinas Kesehatan dipermasalahkan soal itu. 

Ia menambahkan, saat negara dan daerah dalam keadaan genting di awal COVID-19 tersebut, maka mereka yang memeriksa masalah keuangan COVID-19 harusnya menyadari bahwa negara dan daerah dalam keadaan genting dan extra ordinary. 

“Maka dirinya sebagai bupati berhak menyelamatkan nyawa warganya, untuk itu dari tingkat Presiden sampai ketua RT wajib mengedepankan urusan nyawa manusia dan warga lebih dulu bukan masalah keuangan,” ujar Abdul Gafur dalam jawaban whatsapp kepada IDN Times.

Meskipun statusnya hitam atau ungu sekalian pengurusan Corona, Gafur enggan dipersalahkan sebagai kepala daerah. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan pada pemerintah pusat. 

Anggaran darurat apa pun dilakukan. Tapi, kalau kondisi kuning dan hijau jadi masalah.

“Diperiksa dengan isu tidak jelas. Sudah berapa warga yang meninggal. Untung saja yang periksa tidak meninggal. Media tolong viralkan ini, saya akan menarik diri pengurusan Corona meskipun status hitam langsung saja pemerintah pusat yang urusi,” paparnya. 

Ia juga mengajak kepala daerah atau pemerintah kabupaten/kota lainnya juga ikut bersikap sama seperti dirinya."Saya ajak pemerintah kabupaten atau kota untuk tidak usah urusi COVID-19, Karena ternyata Keppres tidak berlaku," tutupnya.