Dari Upah Murah hingga Konflik Lahan: Suara Keras May Day di Kalbar
Pontianak, IDN Times - Buruh di Kalimantan Barat (Kalbar) desak belasan tuntutan di Hari Buruh Internasional (May Day) dalam rangka menyejahterakan hidup buruh di Kalbar. Aksi ini digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (1/5/2026).
Massa aksi yang datang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari serikat buruh, serikat tani hingga kelompok mahasiswa dari berbagai daerah di Kalbar.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka menilai persoalan ketenagakerjaan, agraria, dan lingkungan masih menjadi masalah serius di Kalimantan Barat.
1. Desak pemerintah selesaikan soal konflik agraria
Koordinator aksi, Raden Deden Fajaruloh dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan rakyat, khususnya konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah.
Raden menyoroti kasus di Kabupaten Ketapang, yang disebut melibatkan dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat oleh perusahaan perkebunan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian konflik tersebut melalui satuan tugas (satgas) yang juga melibatkan gubernur.
“Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah provinsi bahwa persoalan-persoalan rakyat hari ini harus segera diselesaikan, terutama konflik di Ketapang. Kami mendorong percepatan kerja satgas penyelesaian konflik agraria,” ujarnya.
2. Desak penyusunan regulasi berupa perlindungan pekerja
Selain itu, massa juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyusun regulasi berupa peraturan daerah (Perda) guna memberikan perlindungan bagi pekerja perkebunan kelapa sawit.
Hal ini, menurut Deden, merupakan bagian dari kampanye nasional untuk mendorong lahirnya undang-undang baru terkait ketenagakerjaan dan perlindungan buruh sawit.
Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah provinsi yang tidak menemui massa aksi. Padahal, kata dia, surat permohonan audiensi telah dilayangkan sejak satu minggu sebelumnya.
“Kami kecewa karena tidak diterima oleh pemerintah provinsi, padahal massa yang hadir berasal dari berbagai daerah,” katanya.
3. Tuntutan lain yang jadi sorotan
Adapun 13 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi penghentian perampasan lahan dan pelaksanaan reforma agraria sejati, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, penolakan upah murah, hingga penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat.
Selain itu, massa juga menuntut audit terhadap pelanggaran lingkungan oleh perusahaan, penghapusan kerja paksa dan tindak pidana perdagangan orang, serta perlindungan bagi buruh perempuan.
“Tuntutan lainnya mencakup jaminan harga komoditas pertanian, penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan, perlindungan masyarakat adat, pemenuhan akses infrastruktur dasar, serta percepatan penyusunan Perda Perlindungan Buruh Sawit di Kalimantan Barat,” tukasnya.
