Dekat IKN, 111 Hektare Hutan Dikuasai Kembali dari Tambang Ilegal

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, penguasaan kembali kawasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dimulai sejak Oktober 2025, penelusuran dokumen autentik, serta pemeriksaan terhadap perusahaan terkait.

“Langkah ini dilakukan berdasarkan verifikasi lapangan sejak Oktober 2025, penelusuran dokumen autentik, serta pemeriksaan terhadap perusahaan,” kata Barita dalam akun IG Pemprov Kaltim.

Dari hasil verifikasi dan pemeriksaan, Satgas PKH menemukan penggunaan kawasan hutan secara ilegal di dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Luas areal yang terdampak mencapai 111,71 hektare.

Atas pelanggaran tersebut, Satgas PKH menghitung potensi denda administratif sebesar Rp147,31 miliar.

Barita menegaskan, lokasi penindakan yang berada tidak jauh dari kawasan IKN menjadi perhatian serius pemerintah. Penertiban ini sekaligus menjadi peringatan bahwa aktivitas ilegal di wilayah penyangga IKN tidak akan ditoleransi.

“Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap kegiatan ilegal di wilayah buffer zone IKN,” tegasnya.

Satgas PKH dipimpin Ketua Pelaksana yang juga Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi. Ia didampingi Wakil Ketua I Letjen TNI Richard Tampubolon dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantono, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang, serta Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan Pemprov Kaltim mendukung penuh langkah Satgas PKH dalam menertibkan penggunaan kawasan hutan yang melanggar aturan.

Menurutnya, aktivitas pertambangan yang menyimpang harus ditindak karena berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.

“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita mendukung sepenuhnya Satgas PKH. Jika terjadi penyimpangan di sektor pertambangan, harus ditindak karena tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara,” ujar Rudy.

Ia menilai penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan.

Pemprov Kaltim, lanjut Rudy, siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum dalam menjaga kawasan hutan dari aktivitas ilegal.

“Yang kita jaga bukan hanya hutan, tetapi juga kepentingan masyarakat, negara, dan masa depan Kaltim, terlebih kawasan ini berada di sekitar IKN,” pungkasnya.