Dibuka 14 Juli, Sekolah Rakyat di Kalsel Sasar Anak Miskin Ekstrem
Banjarbaru, IDN Times – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) mulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Program pendidikan gratis ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pada tahap awal, Kementerian Sosial telah menyiapkan dua lokasi penyelenggaraan SR di Kalsel, yaitu Sentra Budi Luhur Banjarbaru untuk tingkat SMP/sederajat, dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin untuk tingkat SMA/sederajat.
“Sekolah Rakyat di Kalsel siap berjalan. Ini adalah upaya konkret pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang layak bagi anak-anak prasejahtera,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, kepada media.
1. Sebanyak 225 siswa sudah direkrut
Gusti Yanuar menjelaskan, pihaknya bersama Dinas Sosial kabupaten/kota telah merekrut 225 siswa, yang terdiri dari 100 siswa SMP/sederajat dan 125 siswa SMA/sederajat.
"Seluruh siswa berasal dari keluarga tidak mampu, terutama yang masuk dalam Desil 1 dan 2, atau kategori masyarakat sangat miskin dan miskin," tambahnya.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem boarding school, di mana para siswa tinggal di asrama dan tidak pulang setiap hari, serupa dengan sistem pesantren. Namun, pendekatan ini masih menemui tantangan di lapangan.
2. Perekrutan siswa tak mudah
Ahmad Husaini, petugas dari Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar yang terlibat dalam perekrutan siswa, mengungkapkan bahwa masih banyak penolakan dari calon siswa maupun orang tua.
“Banyak anak menolak karena belum siap berpisah dari orang tua setelah lulus SD. Ada juga yang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya, sehingga keberatan ditinggal. Beberapa menolak karena harus berpisah sekolah dengan teman-temannya,” ujar Ahmad.
3. Prioritas keluarga miskin
Menurutnya, selain kemauan dari calon siswa dan restu orang tua, syarat utama untuk mengikuti program ini adalah berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bila belum terdaftar, calon peserta wajib menyertakan surat keterangan dari pemerintah desa.
"Yang diutamakan tentu mereka yang masuk dalam Desil 1 (miskin ekstrem) dan Desil 2 (miskin)," tegas Ahmad.
Hingga kini, sebanyak 56 calon siswa tingkat SMA/sederajat dan 15 calon siswa tingkat SMP/sederajat telah berhasil direkrut. Mereka kini tengah menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual di lapangan sebelum dinyatakan lolos secara resmi.
