Gubernur: Jangan Bergantung ke Pusat, Kaltim Harus Berdikari
Samarinda, IDN Times – Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) atau Morning Briefing yang digelar di Aula BPKAD Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda, Senin (13/10/2025). Gubernur Harum memimpin rapat secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta dalam akun IG Pemprov Kaltim.
Hadir langsung dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, para asisten, staf ahli gubernur, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
1. Kaltim perjuangkan anggaran daerah
Terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas transfer ke daerah (TKD), Gubernur Harum menegaskan akan terus memperjuangkan hak daerah penghasil agar tetap mendapatkan porsi anggaran yang layak.
“Kami akan terus berjuang bersama kepala daerah lain di Indonesia agar pemerintah pusat memberi perhatian khusus, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam,” tegas Gubernur Harum.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk mempercepat serapan anggaran agar sesuai target. Serapan yang optimal dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengelolaan Silpa anggaran daerah
Selain itu, Gubernur Harum menegaskan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tidak melebihi 3 persen, terutama bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Tak hanya fokus pada dana pusat, Harum juga meminta daerah tak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat, serta retribusi tongkang yang keluar dari wilayah Kaltim.
“Peta potensi ini harus diperjelas. Misalnya retribusi tongkang yang keluar dari Kaltim, sangat memungkinkan diatur lewat perda. Intinya, bagaimana PAD kita bisa meningkat tajam,” tegasnya.
3. OPD diminta menyusun anggaran dengan baik
Menutup arahannya, Gubernur Harum meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan 2026 dengan lebih matang. Ia menekankan pentingnya kinerja dan pengelolaan anggaran yang baik agar Kaltim mendapat respons positif dari pemerintah pusat untuk program-program pro rakyat.
