Gubernur Kaltim Dukung Kesetaraan Harga TBS untuk Petani Mitra Swadaya
Balikpapan, IDN Times – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera menetapkan kesetaraan harga tandan buah segar (TBS) bagi petani mitra swadaya. Sejauh ini, kebijakan itu baru berlaku di Provinsi Riau.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan dukungannya. Ia menegaskan Pemprov siap berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik bagi petani.
“Termasuk soal kesetaraan harga untuk petani mandiri atau swadaya. Jangan sampai harga petani plasma dan swadaya selisih terlalu jauh,” kata Rudy.
1. Pemprov Kaltim tetap prioritaskan sawit berkelanjutan
Rudy menegaskan, sawit adalah komoditas strategis yang harus dikelola dengan prinsip ekonomi hijau. Produksi crude palm oil (CPO) di Kaltim saat ini mencapai 4,8–5,2 juta ton per tahun.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil. Sawit bisa jadi energi berkelanjutan dan bagian dari ekonomi hijau,” jelasnya.
2. Hilirisasi jadi kunci pembangunan ekonomi
Menurut Rudy, hilirisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sawit di Kaltim. Saat ini, terdapat lima unit refinery yang sudah beroperasi di provinsi ini.
“Dengan hilirisasi, dampaknya signifikan bagi perekonomian. Dari 1,5 juta hektare lahan sawit, minimal 150 ribu orang terserap sebagai tenaga kerja,” ungkapnya.
3. Sawit Kaltim tidak kalah dari Sumatera
Rudy juga menepis anggapan bahwa produktivitas sawit Kaltim masih tertinggal. Ia menyebut kapasitas produksi di beberapa daerah bisa mencapai 27–32 ton per hektare per tahun.
“Ini hampir setara bahkan bisa lebih tinggi dari Sumatera. Yang penting kita dorong penggunaan bibit unggul agar hasilnya optimal,” katanya.
