KLH Siapkan Langkah Darurat untuk Penyelamatan Pesut Mahakam
Kukar, IDN Times - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan langkah darurat untuk menyelamatkan populasi Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang kini berada dalam kondisi sangat kritis.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menegaskan pentingnya tindakan nyata guna mencegah kepunahan satwa endemik Sungai Mahakam tersebut.
Berdasarkan data pemantauan terbaru hingga awal Februari 2026, populasi pesut diperkirakan hanya tersisa sekitar 66 ekor di habitat alaminya.
“Kondisi pesut sangat memprihatinkan. Populasinya kini tinggal sekitar 66 ekor sehingga pemerintah harus bergerak serius,” ujar Rasio usai melakukan peninjauan lapangan di kawasan konservasi pesut diberitakan Antara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu (8/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI).
Dalam kesempatan itu, KLH juga menetapkan dua desa di Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam guna memperkuat perlindungan berbasis masyarakat.
2. Tumpang tindih aktivitas di Sungai Mahakam
Rasio menjelaskan, penurunan populasi pesut dipicu kerusakan habitat akibat tumpang tindih aktivitas manusia dan industri di sepanjang Sungai Mahakam. Ancaman utama yang diidentifikasi antara lain alih fungsi lahan di wilayah hulu, aktivitas pertambangan batu bara yang memengaruhi kualitas air, serta padatnya lalu lintas transportasi sungai, khususnya ponton batu bara yang mengganggu ruang gerak pesut.
“Kita harus mengantisipasi ancaman ini secara komprehensif, baik yang bersumber dari kegiatan korporasi maupun aktivitas masyarakat,” tegasnya.
3. Peliknya penyelamatan pesut mahakam
KLH menekankan upaya penyelamatan pesut membutuhkan kolaborasi lintas sektor bersama KKP, pemerintah daerah, dan otoritas transportasi. Langkah ini bertujuan memastikan aktivitas ekonomi di sungai tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem pesut.
Pemerintah juga menegaskan akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak habitat satwa dilindungi tersebut.
“Kami akan menempuh langkah hukum tegas, sekaligus mendorong kerja sama agar aktivitas ekonomi tidak mengganggu habitat kritis pesut,” kata Rasio.
