Hipmi Samarinda Sebut Pemerintah Tak Adil dengan Penutupan Citra Niaga

Dirinya pun tak menampik bila dua kongko hits ini melanggar protokol kesehatan. Namun apakah THM bisa memberikan jaminan saat beroperasi pengunjungnya taat dengan protokol kesehatan. Paling nyata tentu saja berjoget. Apa benar dibatasi satu meter antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang membuatnya ragu. Itu sebab dirinya memberikan saran agar pemerintah memberi perlakuan senada.

“Semuanya ditutup, boleh take away saja. Kemudian maksimalkan di bagian jejaring ekonominya,” terangnya.

Menurutnya memaksimalkan jejaring ekonomi di masa pandemik virus corona atau COVID-19 merupakan langkah tepat. Sebab hingga saat ini anggaran COVID-19 belum tersalur maksimal. Bahkan dana tersebut berujung silpa alias ada sisa lebih pengunaan anggaran. Seharusnya rupiah tersebut dipakai untuk memutar roda perekonomian di Samarinda selama wabah menyerbu.

Dengan kata lain pemerintah dan pengusaha kecil sejak awal sudah duduk bersama mencari solusi ketika ada penerapan pembatasan sosial dan penegakkan aturan protokol kesehatan.

“Kan ada dananya. Sudah sepatutnya pemerintah membantu, pun demikian dengan pihak bank. Apalagi ini masa sulit karena pandemik,” tegasnya.

Meski demikian, kata dia, persoalan ini bukan hanya ada di pemerintah saja. Para pelaku usaha juga sepatutnya mengerti dengan protokol kesehatan. Jangan sampai abai hanya demi target. Virus corona itu nyata. Jadi tak perlu menantang. Itu sebab disiplin jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan begitu penting dilakukan. Pengelola Citra Niaga dan Tepian Mahakam juga harus tegas dengan memberikan imbauan.

“Semua pasti terkena dampak yang sama. Maka dari itu pemerintah harus membuka ruang bicara bagi pengusaha. Suka tak suka mereka lah yang kembali membuka Citra Niaga kembali ke masa kejayaannya tiga dekade lalu. Jadi dibantu lah,” pungkasnya.